Peta politik Israel kembali memanas. Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, resmi mendapat mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Langkah ini menjadi upaya serius untuk menyingkirkan Benjamin Netanyahu dari kursi kekuasaan.
Eisenkot mendapat dukungan dari 67 anggota parlemen (Knesset) yang memiliki 120 kursi, jauh melampaui Netanyahu yang hanya mengantongi 46 suara. Namun, jalan pria yang memimpin partai tengah Yashar ini tidak mulus. Blok koalisinya hanya meraih 48 kursi dalam pemilu terakhir, sementara blok Netanyahu mengantongi 53 kursi. Keduanya masih jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi.
Dengan waktu 28 hari (plus perpanjangan dua minggu) untuk merangkul partai lain, Eisenkot menghadapi dilema besar. Ia menawarkan empat prinsip utama bagi partai yang ingin bergabung: pengakuan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, penerimaan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan, wajib militer bagi semua komunitas (termasuk ultra-Ortodoks), serta komitmen melucuti kemampuan Hamas.
Syarat wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks menjadi batu sandungan besar. Partai UTJ dan Shas yang mengantongi 13 kursi menolak keras perubahan status quo ini. Di sisi lain, partai-partai Arab yang mencetak sejarah dengan meraih 19 kursi (gabungan UAL dan Joint List) juga keberatan dengan poin Hamas dan wajib militer. Meski demikian, suara partai Arab menjadi penentu keseimbangan kekuasaan.
Analisis dampak: Situasi ini menciptakan periode ketidakpastian politik yang berkepanjangan bagi masyarakat Israel. Netanyahu akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sementara (caretaker) sampai pemerintahan baru terbentuk. Bagi warga sipil, kebuntuan koalisi ini berpotensi menghambat pengambilan kebijakan domestik dan keamanan yang mendesak. Selain itu, rekor keterwakilan partai Arab menunjukkan pergeseran demografi politik yang tidak bisa lagi diabaikan, memaksa para pemimpin untuk mempertimbangkan hak-hak sipil warga Arab-Israel (20% populasi) dalam setiap kesepakatan.