Jakarta – Sekitar 1.500 mahasiswa turun ke jalan di pusat Ibu Kota, Jumat (20/6), dalam aksi bertajuk 'Indonesia Gulung Tikar'. Mereka menolak sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan fiskal yang kian berat akibat krisis rantai pasok global.
Aksi yang dimulai setelah salat Jumat ini menyuarakan lima tuntutan utama. Poin paling krusial adalah desakan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pangan. Mahasiswa juga mengecam program-program kesejahteraan yang dinilai 'boros', seperti program makan gratis dan koperasi desa.
Puncak unjuk rasa berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Massa yang mengenakan jaket almamater kuning berusaha menerobos barikade kawat berduri dan kepolisian. Bentrok sempat terjadi saat mahasiswa memaksa masuk, namun aparat yang berjumlah 6.000 personel gabungan TNI-Polri berhasil mengamankan situasi.
Pemicu utama kemarahan publik adalah kenaikan harga BBM sebesar 32 persen yang baru diumumkan pekan ini. Padahal, sebelumnya pemerintah menahan harga di tengah kenaikan energi global akibat perang AS-Israel di Iran. Namun, pelemahan rupiah yang mencapai rekor terendah 18.000 per dolar AS (turun dari 16.000 pada Maret) memaksa pemerintah mengambil langkah tersebut.
"Pemerintah seperti menutup mata. Pengeluaran boros untuk makan gratis menyebabkan subsidi dicabut," ujar Rafael Arreva, salah satu mahasiswa yang berorasi di depan blokade polisi. Selain ekonomi, demonstran juga menuntut penghentian perluasan peran militer di pemerintahan yang dianggap mengancam demokrasi.
Ketua kelompok mahasiswa penyelenggara, Yatalathof Ma'shum Imawan, menegaskan, "Kami mendesak Prabowo mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak." Aksi ini menjadi yang terbesar sejak protes perumahan pada Agustus lalu yang menewaskan 13 orang.
Analisis: Tekanan terhadap Prabowo semakin nyata. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas harga dengan subsidi, di sisi lain defisit anggaran menganga. Program unggulannya, makan gratis senilai 15 miliar dolar AS per tahun, justru menjadi bumerang karena terbukti korup. Jika tidak segera dikomunikasikan dengan baik, gelombang protes ini berpotensi meluas seperti krisis 1998.