Addis Ababa - Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, kembali menegaskan ambisi negaranya yang terkurung daratan untuk memiliki akses langsung ke Laut Merah. Pernyataan ini disampaikan tepat setelah ia dilantik untuk masa jabatan lima tahun berikutnya pada Senin lalu, bersamaan dengan meningkatnya kembali ketegangan militer di wilayah utara Tigray.
Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Abiy menyebut akses ke pelabuhan Laut Merah sebagai hal yang krusial bagi eksistensi dan peradaban Ethiopia. Ia menekankan bahwa negaranya akan berupaya keras mewujudkan hal tersebut dengan prinsip 'memberi dan menerima'. Namun, ambisi ini memicu kekhawatiran di kawasan, terutama karena Ethiopia menuduh negara-negara tetangga seperti Eritrea, Mesir, dan Sudan mendukung pasukan oposisi di Tigray.
Situasi semakin memanas setelah pecahnya kembali bentrokan antara militer federal dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) pada Agustus lalu, yang merusak gencatan senjata damai. Konflik ini juga melahirkan koalisi baru bernama Aliansi Pasukan Rakyat Ethiopia untuk Kelangsungan Hidup, yang bertekad menggulingkan pemerintahan Abiy.
Menanggapi hal ini, lima negara yang berbatasan langsung dengan Laut Merah—termasuk Mesir dan Sudan—baru-baru ini menggelar pertemuan di Mesir. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan garis pantai adalah hak eksklusif negara-negara pesisir. Sementara itu, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, dalam wawancara eksklusif menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan Ethiopia mengakses Laut Merah melalui wilayah Somalia, asalkan ada negosiasi resmi antar kedua negara.
Analisis Dampak: Langkah agresif Ethiopia ini berpotensi mengubah peta geopolitik Tanduk Afrika. Jika tidak ada kesepakatan diplomatik yang solid, klaim sepihak ini bisa memicu perang regional skala penuh, mengingat Mesir dan Eritrea memiliki kepentingan strategis yang berseberangan. Bagi masyarakat umum, eskalasi ini dapat mengganggu stabilitas jalur perdagangan internasional di Laut Merah dan memicu krisis kemanusiaan baru akibat perang berkepanjangan.