Gebrakan revisi daftar pemilih di India kembali memicu gelombang protes. Oposisi menuntut pertanggungjawaban dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India setelah lebih dari 130 juta nama dicoret dari daftar. Angka ini setara dengan hampir 10% total pemilih di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.
Pemimpin oposisi Rahul Gandhi menjadi suara terdepan yang mempertanyakan transparansi proses ini. Ia menuding pembersihan besar-besaran itu berpotensi menguntungkan partai berkuasa dan merugikan hak pilih warga, terutama di wilayah yang menjadi basis oposisi.
Pemerintah dan KPU India beralasan revisi ini adalah rutinitas untuk membersihkan data ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pindah domisili. Namun, kritik terus mengalir karena prosesnya dinilai tidak transparan dan minim verifikasi independen.
Dampak bagi Masyarakat: Jika tidak segera diatasi, krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi India bisa memburuk. Jutaan warga berisiko kehilangan hak suara tanpa mereka sadari, sementara eskalasi protes berpotensi memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Situasi ini juga menjadi ujian bagi stabilitas politik India menjelang siklus pemilu berikutnya.