SYDNEY, AUSTRALIA – Seorang profesor politik Timur Tengah dari Deakin University, Australia, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Kerajaan Anti-Semitisme dan Kohesi Sosial yang baru dibentuk pemerintah. Komisi ini dinilai menggunakan definisi yang rancu dan berbahaya, sehingga berpotensi membungkam kritik terhadap tindakan militer Israel di Gaza.
Kekhawatiran ini muncul setelah komisi yang dipimpin oleh mantan hakim agung Virginia Bell merilis laporan sementara pada 30 April 2026. Laporan tersebut mengadopsi definisi anti-Semitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Masalahnya, dalam definisi IHRA, kritik keras terhadap kebijakan Israel dianggap sebagai bagian dari anti-Semitisme.
Menurut sang profesor, kekacauan ini bermula dari serangan tragis di Bondi Beach pada 14 Desember 2025. Saat itu, dua pria bersenjata menembaki perayaan Hanukkah, menewaskan 15 orang. Pemerintah Australia pun bereaksi cepat dengan membentuk komisi tersebut. Namun, respons yang terburu-buru ini justru menyamakan serangan terhadap warga Yahudi dengan kritik terhadap kebijakan negara Israel.
“Mengkritik perilaku negara asing tidak sama dengan menyerang suatu kelompok etnis,” tegas sang profesor. Ia mencontohkan, tidak ada negara lain yang mendapat perlakuan istimewa seperti Israel. Australia sendiri punya hak untuk eksis, tetapi itu tidak pernah melindungi pemerintah dari kritik keras, baik soal kebijakan terhadap masyarakat adat, penahanan di laut, maupun perubahan iklim.
Kekhawatiran terbesarnya adalah definisi yang sempit ini akan membungkam perdebatan publik. Warga Australia menyaksikan sendiri kehancuran lingkungan dan puluhan ribu warga sipil tewas di Gaza. Jika kritik terhadap hal itu dianggap anti-Semitisme, maka ruang untuk berdialog menjadi sangat sempit. “Ini bukan soal melindungi warga Yahudi dari kebencian, tapi ini bisa menjadi tameng untuk melindungi Israel dari akuntabilitas,” pungkasnya.