Pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang menjadi momen krusial bagi warga untuk menilai kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, analisis Al Jazeera mengungkap fakta menarik: terlepas dari narasi oposisi yang mengklaim sebagai alternatif, hampir semua partai di Knesset (parlemen Israel) memiliki pandangan yang cenderung seragam dalam kebijakan terhadap Palestina.
Sejak eskalasi konflik Gaza pada Oktober 2023, parlemen Israel telah meloloskan berbagai undang-undang yang berdampak langsung pada warga Palestina. Mulai dari penolakan terhadap kenegaraan Palestina, dukungan aneksasi Tepi Barat, hingga pemotongan bantuan kemanusiaan. Menariknya, partai oposisi yang dipimpin tokoh Yahudi sering kali memberikan suara sejalan dengan koalisi kanan Netanyahu dalam isu ini.
Spektrum politik Israel saat ini telah bergeser jauh ke kanan. Pandangan yang dahulu dianggap ekstrem kini menjadi arus utama. Hal ini diperkuat oleh posisi menteri-menteri sayap kanan seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan koalisi. Bagi masyarakat, pemilu ini bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan penentu arah kebijakan regional yang akan berdampak pada stabilitas dan masa depan hubungan Israel-Palestina.