JAKARTA - Isu Iran kembali memanas menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Meski pemerintah Israel sempat menikmati dukungan luas saat melancarkan serangan militer ke Iran bersama Amerika Serikat pada Februari lalu, situasi berbalik setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata pada Juni.
Keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengikuti gencatan senjata tersebut menuai kritik tajam. Data Israel Democracy Institute menunjukkan 65 hingga 70 persen warga Yahudi Israel menilai penghentian perang justru merugikan kepentingan keamanan nasional mereka.
Oposisi kini memanfaatkan sentimen ini sebagai senjata politik. Kandidat utama, Gadi Eisenkot, menuduh Netanyahu gagal menuntaskan ancaman nuklir Iran. Ia menyoroti fakta bahwa Iran masih menyimpan 440 kilogram uranium yang diperkaya tinggi, cukup untuk membuat beberapa perangkat nuklir.
Mantan PM Yair Lapid bahkan mengusulkan strategi yang lebih agresif dengan menyerang infrastruktur energi Iran, termasuk Pulau Kharg, untuk melumpuhkan ekonomi negara tersebut. Sementara itu, Naftali Bennett menyerukan dominasi militer total di kawasan, bahkan menyebut Qatar sebagai musuh dan Turkiye sebagai 'Iran baru'.
Analisis Dampak: Pergeseran isu Iran menjadi komoditas politik elektoral menunjukkan bahwa keamanan nasional masih menjadi prioritas utama pemilih Israel. Namun, retorika oposisi yang cenderung lebih hawkish (agresif) berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah pasca-pemilu. Jika oposisi menang dan merealisasikan ancaman serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, stabilitas harga minyak global dan keamanan jalur pelayaran bisa terancam.