Parlemen Turki resmi meratifikasi Pakta Pertahanan Bersama Mecca yang melibatkan Arab Saudi dan Pakistan. Keputusan ini diambil setelah melalui proses voting pada Kamis (26/9), dengan hasil 279 suara setuju dan 119 suara menolak dari total 398 anggota parlemen yang hadir.
Pakta ini terdiri dari 16 pasal yang intinya mengadopsi prinsip pertahanan kolektif, mirip dengan Pasal 5 NATO. Artinya, jika salah satu negara anggota diserang, negara lain wajib memberikan bantuan militer. Hal ini menjadi sorotan karena Turki adalah anggota NATO dengan kekuatan militer terbesar kedua, sehingga keterlibatan mereka dalam konflik Arab Saudi vs Houthi Yaman berpotensi memperluas skala perang.
Selain komitmen bantuan militer, pakta ini juga mencakup kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, serta pertukaran intelijen selama 10 tahun ke depan. Meski begitu, pengiriman pasukan Turki ke Arab Saudi belum tentu terjadi karena masih bergantung pada eskalasi ancaman di lapangan.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat internasional, langkah ini menandakan pergeseran geopolitik di Timur Tengah di mana Turki semakin memperkuat porosnya dengan negara-negara Sunni. Namun, kritikus khawatir Turki bisa terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menguras anggaran militer dan memicu ketegangan dengan Iran (pendukung Houthi). Sementara bagi warga Turki sendiri, isu ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas anggaran negara di tengah kondisi ekonomi domestik yang menantang.