Kimberly Guilfoyle, Duta Besar Amerika Serikat untuk Yunani, resmi mengundurkan diri pada Selasa (waktu setempat) setelah tersandung serangkaian tuduhan pelanggaran etika yang berat. Keputusan ini diambil tak lama setelah Gedung Putih menyatakan telah memintanya mundur dari jabatannya.
"Kami telah meminta Duta Besar Guilfoyle untuk mundur," ujar Juru Bicara Gedung Putih, Katie Zacharia, kepada wartawan. Meski menyebut Guilfoyle sebagai aset berharga bagi tim, pemerintahan Trump memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya di tengah badai kontroversi.
Tuduhan paling mencuat datang dari laporan The Wall Street Journal, yang mengungkap bahwa Guilfoyle diduga meminta seorang donatur Trump untuk melunasi tagihan kartu kredit senilai $100.000. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan akses langsung ke pejabat senior pemerintahan. Laporan tersebut juga menyebutkan perilaku kontroversialnya di Yunani, termasuk upayanya menggunakan pengaruh AS untuk melemahkan pemerintah setempat dan mempromosikan kepentingan perusahaan konstruksi serta energi Yunani.
Menanggapi tuduhan ini, Guilfoyle membantah keras semua klaim tersebut. Melalui pernyataan di media sosial, ia menegaskan komitmennya pada gerakan 'America First' tetap utuh, namun ia bertekad membela nama baik dan integritasnya. "Tuduhan-tuduhan ini tidak benar, dan saya berniat membela nama, reputasi, serta integritas saya dengan gigih," tulisnya.
Pengacara Guilfoyle memberikan klarifikasi bahwa dana yang diminta merupakan pembayaran sah untuk penampilan publik dan pidato yang belum ia terima. Sebelumnya, Presiden Trump sempat mengisyaratkan ketidaksenangannya terhadap situasi ini, sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio awalnya membela Guilfoyle namun kemudian memilih bungkam saat ditanya lebih lanjut.
Analisis Dampak: Pengunduran diri Guilfoyle, mantan pembawa acara Fox News dan mantan istri Gubernur California Gavin Newsom, menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Trump dalam menjaga standar etika pejabat publiknya. Kasus ini menyoroti bagaimana transaksi politik dan akses kekuasaan seringkali menjadi mata uang di lingkaran elit Washington, yang tentunya merusak kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah. Bagi masyarakat Yunani, insiden ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana intervensi asing terjadi dalam politik domestik mereka.