Ketika Bangladesh bersiap memilih pemimpin baru, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya di Cox's Bazar justru menghadapi situasi yang semakin pelik. Di tengah hingar-bingar demokrasi, mereka justru dibayangi larangan keras dan ancaman sanksi serius, menegaskan kembali status mereka yang terombang-ambing tanpa kepastian.
Suasana di kamp pengungsian Rohingya di Balukhali, Cox's Bazar, beberapa waktu lalu terasa mencekam menjelang Pemilu Bangladesh 12 Februari. Sejumlah pejabat pemerintah setempat berkeliling dengan pengeras suara, memberikan peringatan keras: para pengungsi diminta menutup toko dan dilarang keluar kamp antara 9 hingga 13 Februari. Tak hanya itu, mereka juga diancam sanksi berat jika ketahuan terlibat dalam kampanye politik, mulai dari pencabutan kartu registrasi hingga dokumen yang menjamin akses mereka pada jatah subsidi.
Mahmudul Hasan, seorang pemuda Rohingya berusia 19 tahun yang berprofesi sebagai guru di kamp, merasakan langsung tekanan ini. Ia dan komunitasnya tahu, dalam hiruk-pikuk pemilihan umum ini, mereka bukanlah pemangku kepentingan sejati. "Saya tidak punya harapan baru," tutur Hasan kepada Al Jazeera. "Saya berhak hidup dengan martabat dan hak asasi manusia. Hidup (di Bangladesh) ini bukanlah pilihan saya."
Meskipun pemimpin dari dua partai utama—aliansi yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami—menyuarakan kepedulian terhadap isu Rohingya dan janji repatriasi, para ahli meragukan janji tersebut realistis. Sentimen anti-Rohingya di kalangan masyarakat Bangladesh pun kian menguat, menambah beban hidup para pengungsi yang sudah serba terbatas: akses pendidikan, kesehatan, jatah pangan, pilihan mata pencarian, hingga kebebasan bergerak.
Kondisi ini menjadi pengingat pahit bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang terpaksa meninggalkan Myanmar pada 2017 akibat kekerasan militer brutal. Dulu, Bangladesh di bawah Perdana Menteri Sheikh Hasina adalah satu-satunya negara yang bersedia memberi mereka perlindungan. Kini, nasib mereka di Bangladesh seolah terjebak di antara janji-janji politik yang samar dan ancaman realitas yang makin menekan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar masih diselidiki sebagai potensi genosida oleh Mahkamah Internasional (ICJ), dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.