Tim kuasa hukum Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, resmi menuntut pengembalian barang-barang yang disita dalam penggeledahan federal di kediamannya di Washington DC. Mereka menuding Departemen Kehakiman AS melakukan investigasi bernuansa politik dan gagal mengikuti prosedur pengadilan saat melakukan penggeledahan.
Dalam surat yang dikirim ke jaksa federal, pengacara Omar, Amy Jeffress dan Joshua Matz, menegaskan bahwa penggeledahan tersebut tidak sah dan tidak berdasar. Investigasi terkait riwayat imigrasi Omar dinilai tidak memiliki bukti kuat bahwa ia melanggar hukum kewarganegaraan. Pengacara juga menyoroti sikap agen federal yang dianggap mengabaikan instruksi hakim magistrat, termasuk tidak memberikan salinan surat perintah penggeledahan sebelumnya dan tidak menghubungi Kantor Penasihat Umum DPR.
Dalam penggeledahan Senin lalu, otoritas menyita ponsel dan paspor Omar, serta menerbitkan lebih dari selusin surat panggilan juri besar, termasuk kepada beberapa kerabatnya. Tim hukum Omar menilai langkah ini sebagai upaya politis menjelang pemilihan sela November, mengingat tradisi Departemen Kehakiman yang menahan diri dari tindakan investigatif mendekati pemilu.
Pihak Departemen Kehakiman membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Emily Covington menyatakan surat itu penuh tuduhan palsu dan tidak akurat, serta menegaskan bahwa jaksa dan aparat penegak hukum telah mematuhi semua perintah pengadilan dan kewajiban hukum.
Analisis Dampak: Kasus ini menyoroti ketegangan antara hak konstitusional anggota legislatif dan proses hukum, serta memicu perdebatan publik tentang netralitas penegak hukum menjelang pemilu. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi cermin pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi federal, terutama yang melibatkan pejabat publik. Informasi tambahan dari media lain menyebutkan bahwa Omar menjadi warga negara naturalisasi AS pada 2000 setelah melarikan diri dari Somalia, dan tuduhan serupa pernah muncul pada 2019.