Januari 2026 menjadi babak baru yang penuh gejolak bagi Venezuela. Kala itu, Amerika Serikat secara terang-terangan menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, sebuah tindakan yang memicu perdebatan sengit di kancah internasional. Di satu sisi, langkah Washington itu dipuji sebagai upaya mengakhiri kediktatoran brutal. Namun, tidak sedikit pihak yang mengecam keras, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan tak lebih dari manuver 'kolonialisme' gaya baru.
Ironisnya, tak lama setelah penggulingan Maduro, Presiden AS Donald Trump justru sesumbar telah mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang melimpah. Sementara itu, pemerintahan sementara di Caracas, yang didukung AS, langsung sigap menjalin berbagai kesepakatan dengan Washington. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya: apakah Venezuela benar-benar menuju demokrasi, ataukah masa depan negara kaya minyak ini justru telah digenggam erat oleh Amerika Serikat?
Debat panas mengenai isu krusial ini sempat tersaji di acara Mehdi Hasan. Ia berhadapan langsung dengan Vanessa Neumann, mantan duta besar oposisi Venezuela untuk Inggris dan Irlandia. Neumann mati-matian membela intervensi Trump, berargumen bahwa jatuhnya Maduro memang sudah seharusnya terjadi. Diskusi ini makin kaya dengan pandangan dari sejumlah pakar, termasuk Alejandro Velasco, profesor sejarah dari New York University; Estefanía Melendez, mantan utusan diplomatik oposisi Venezuela; serta Oscar Guardiola-Rivera, profesor hukum internasional dari Birkbeck College, University of London.
Situasi ini jelas membawa dampak besar. Intervensi asing semacam ini tidak hanya mengancam kedaulatan suatu negara, tetapi juga membuka celah bagi dominasi ekonomi, terutama terhadap sumber daya vital seperti minyak. Bagi rakyat Venezuela, ini bisa berarti ketidakpastian politik yang berkepanjangan dan potensi polarisasi yang kian dalam. Pertanyaannya kini, siapakah yang sesungguhnya berhak menentukan nasib Venezuela, rakyatnya sendiri atau kekuatan eksternal?