Empat tahun sudah berlalu sejak El Salvador mendeklarasikan status darurat nasional. Kebijakan ini, yang awalnya digulirkan untuk membabat habis kekerasan geng brutal, kini memicu kekhawatiran baru: ribuan anak-anak di sana harus menanggung beban berat karena kehilangan orang tua mereka akibat penangkapan massal.
Bayangkan saja Sarita, gadis 16 tahun asal El Rosario, yang sudah dua tahun ini hidup tanpa ayahnya. Ayahnya ditangkap dengan tuduhan 'asosiasi ilegal', padahal keluarga bersikeras ia tak bersalah. Sejak itu, Sarita dan neneknya tak bisa lagi bertemu dengannya. Pengalaman Sarita ini hanyalah satu dari puluhan ribu kisah serupa yang kini jadi ākorban tak terlihatā dari kebijakan yang sangat kontroversial ini.
Status darurat ini pertama kali diterapkan Presiden Nayib Bukele pada 27 Maret 2022, sebagai respons atas lonjakan pembunuhan yang mencapai angka fantastis: 62 orang dalam sehari. Sebuah kondisi ekstrem yang terakhir terlihat saat perang saudara berakhir tahun 1992. Pemerintah pun mengambil langkah drastis, menangguhkan beberapa hak sipil agar polisi dan militer bisa leluasa menindak geng-geng seperti MS-13 dan Barrio 18.
Meski awalnya bersifat sementara, status darurat ini sudah diperpanjang hingga 48 kali dan kini memasuki tahun kelima. Para pendukung pemerintah mengklaim kebijakan ini sukses besar. Jalanan El Salvador kini jauh lebih aman, dan angka pembunuhan diklaim anjlok drastis. Sebuah pencapaian yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai ākeajaibanā.
Namun, di balik klaim keberhasilan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Lebih dari 90.000 warga El Salvador telah ditahan. Kelompok advokasi seperti Movement for the Victims of the State of Exception (MOVIR) memperkirakan sekitar 60.000 hingga bahkan 100.000 lebih anak kini harus tumbuh besar tanpa dukungan orang tua mereka. Mereka tak hanya kehilangan figur, tapi juga potensi dukungan finansial dan emosional.
Dampak psikologisnya sangat mendalam. Sarita, misalnya, mengaku sering mengurung diri di kamar, menangis sambil memandangi foto ayahnya. Ini menunjukkan betapa rentannya kondisi mental anak-anak yang ditinggalkan. Beberapa mungkin beruntung ada kerabat yang merawat, tapi banyak yang tidak punya siapa-siapa.
Situasi ini menyoroti dilema besar antara keamanan dan hak asasi manusia. Pemerintah berargumen bahwa langkah ekstrem diperlukan untuk mengatasi masalah ekstrem, demi melindungi warga dari kekerasan geng. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah mencapai keamanan harus dengan mengorbankan begitu banyak hak sipil dan menciptakan āgenerasi yatim piatuā secara tidak langsung? Kebijakan ini mungkin membawa kedamaian di jalanan, tetapi juga menabur benih trauma dan ketidakadilan bagi ribuan keluarga, sebuah isu yang perlu terus disoroti dan dicari solusinya.