Minggu ini, ketegangan di Tanah Suci kembali memanas dengan serangkaian tindakan otoritas Israel yang memicu kecaman global dan krisis kemanusiaan. Larangan bersejarah bagi pemimpin Gereja Katolik untuk masuk ke salah satu situs paling suci umat Kristen, diiringi gelombang serangan brutal di Jalur Gaza dan Tepi Barat, menambah daftar panjang kekerasan yang terus menelan korban jiwa.
Dalam sepekan terakhir saja, setidaknya 18 warga Palestina meregang nyawa di Jalur Gaza dan Tepi Barat, mayoritas menjadi korban gempuran udara Israel di Gaza. Data menyedihkan menunjukkan total 705 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak 'gencatan senjata' yang disepakati Oktober lalu. Di Tepi Barat, serangan pemukim Israel, yang ironisnya difasilitasi oleh militer, turut meningkatkan jumlah korban. Eskalasi kekerasan ini disebut-sebut terkait dengan memanasnya perang gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Tak hanya korban jiwa, hak beribadah pun terancam. Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang sudah ditutup untuk jemaah Muslim sejak akhir Februari, kini diperpanjang hingga pertengahan April. Puncak kontroversi terjadi pada Minggu Palma, ketika Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, dilarang memasuki Gereja Makam Kudus di Yerusalem Timur. Ini adalah kali pertama dalam berabad-abad pemimpin Gereja Katolik dilarang merayakan Misa Minggu Palma di sana. Larangan ini memantik reaksi global, termasuk 'kritik lunak' dari Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang akhirnya membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjanjikan 'rencana untuk memungkinkan para pemimpin gereja beribadah di situs suci tersebut dalam beberapa hari mendatang'.
Di Jalur Gaza, serangan udara dan artileri Israel terus berkecamuk, kerap menargetkan aparat kepolisian. Pejabat Israel mengklaim kampanye ini bertujuan melemahkan kendali Hamas, namun para pekerja bantuan dan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan risiko terciptanya kekosongan berbahaya dalam ketertiban umum dan layanan sipil di wilayah yang sudah hancur itu. Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Gaza, Nickolay Mladenov, telah mengajukan kerangka kerja pelucutan senjata Hamas dalam delapan bulan. Namun, prospek tercapainya tahap kedua rencana tersebut, di mana rekonstruksi dapat dimulai, tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Situasi ini bukan hanya krisis kemanusiaan yang akut dengan bertambahnya korban jiwa dan terganggunya layanan vital di Gaza. Pembatasan akses ke tempat-tempat ibadah suci juga memiliki dampak politik dan diplomatik yang sangat besar, memicu kemarahan publik internasional dan semakin memperkeruh upaya perdamaian. Keterkaitan dengan konflik regional yang lebih luas mengindikasikan bahwa ketegangan ini berpotensi merembet dan menciptakan instabilitas yang lebih besar di Timur Tengah.