Bertahun-tahun menderita kelumpuhan, Yusupha Mbye (42) hanyalah satu dari ribuan korban kekejaman rezim mantan Presiden Gambia Yahya Jammeh yang kini bersuara lantang. Baginya, uang kompensasi saja tidak cukup untuk menebus penderitaan seumur hidup. Ia dan ibunya, yang kini renta, hanya ingin melihat Jammeh dan para kroninya diadili.
Mbye lumpuh pada usia 17 tahun akibat peluru aparat paramiliter saat demonstrasi anti-kekerasan polisi pada April 2000. Insiden itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai puluhan lainnya, menjadi salah satu noda hitam dalam 22 tahun kepemimpinan otoriter Jammeh (1994-2017). Selama berkuasa, rezim Jammeh dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, hingga penghilangan paksa.
Setelah Jammeh melarikan diri ke pengasingan pada 2017, Gambia membentuk Komisi Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Reparasi (TRRC) untuk menginvestigasi kejahatan tersebut. TRRC telah mendokumentasikan ribuan pelanggaran, mengidentifikasi pelaku, dan mengeluarkan rekomendasi menyeluruh, termasuk reparasi bagi korban dan tuntutan pidana. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk Komisi Reparasi yang bulan lalu mulai mencairkan dana kompensasi sebesar 40 juta dalasi (sekitar $550.000) untuk dibagikan secara bertahap selama lima tahun.
Namun, bagi Mbye dan banyak korban lainnya, nilai uang tidak sebanding dengan trauma dan kerusakan yang mereka alami. Ketua Komisi Reparasi, Badara Loum, menyebut pembayaran ini adalah inti dari proses keadilan transisional Gambia. Meski beberapa pelaku sudah dihukum atau menunggu persidangan, Jammeh sendiri masih bebas di luar negeri, jauh dari jangkauan hukum Gambia.
Situasi ini menggambarkan dilema besar dalam proses keadilan transisional pasca-rezim otoriter: bagaimana menyeimbangkan reparasi materi dengan tuntutan akuntabilitas dan keadilan substantif. Tanpa pertanggungjawaban hukum bagi dalang utama kejahatan, terutama bagi pemimpin yang berkuasa, luka para korban sulit pulih sepenuhnya. Kasus Gambia ini menyoroti kompleksitas mewujudkan keadilan sejati, di mana uang mungkin bisa membantu meringankan beban finansial, tetapi hanya keadilan yang bisa memberikan kedamaian batin dan mencegah impunitas di masa depan.