Havana dengan tegas menolak segala bentuk intervensi Amerika Serikat terkait masa depan kepemimpinan mereka, khususnya posisi Presiden Miguel Diaz-Canel. Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Cossio, menegaskan bahwa sistem politik dan jabatan pejabat Kuba sama sekali tidak bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat.
Penolakan ini muncul menyusul laporan dari The New York Times yang menyebut bahwa pemerintahan Donald Trump (saat ini atau sebelumnya) berupaya menggulingkan Diaz-Canel. Namun, skema ini tidak bertujuan membongkar seluruh pemerintahan Kuba, melainkan hanya mengganti pemimpinnya, serupa dengan strategi yang pernah Trump terapkan di Venezuela dalam upaya penculikan Presiden Nicolas Maduro.
Rencana AS tersebut menuai kritik karena dianggap akan tetap mempertahankan kekuasaan keluarga Fidel Castro dan tidak akan membongkar rezim yang dituduh melakukan represi. Sebagai informasi, Miguel Diaz-Canel adalah presiden Kuba pertama yang bukan berasal dari keluarga Castro sejak tahun 1976. Ia menjabat presiden dan juga Kepala Partai Komunis, masing-masing dengan masa jabatan lima tahun.
Di sisi lain, AS di bawah Donald Trump terus menekan Kuba agar rezim komunisnya segera tumbang. Berbagai sanksi telah diberlakukan, termasuk larangan bagi Venezuela, sekutu dekat Kuba, untuk bertukar minyak atau dana sejak 11 Januari. Kemudian, pada 29 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melabeli Kuba sebagai 'ancaman luar biasa' bagi AS, sekaligus berjanji akan mengenakan pajak impor yang sangat tinggi kepada negara mana pun yang mengirim minyak ke Kuba. Langkah ini efektif membuat Kuba berada di bawah blokade bahan bakar.
Dampaknya langsung terasa. Setelah hampir enam minggu tanpa impor minyak, Kuba kini terjerat dalam krisis energi parah. Minggu ini, negara tersebut dilanda pemadaman listrik massal atau blackout di seluruh pulau, yang memengaruhi hampir 10 juta penduduk. Situasi ini memicu kekhawatiran PBB yang memperingatkan akan potensi 'keruntuhan kemanusiaan' di pulau tersebut, mengingat Kuba sudah lama berada di bawah embargo dagang total dari Amerika Serikat dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk kebutuhan listriknya.