Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump baru saja memulai kiprahnya dengan optimisme tinggi untuk perdamaian dan pembangunan di Gaza. Dalam sesi perdananya, para anggota dewan menunjukkan keyakinan mereka, meskipun ada janji miliaran dolar yang siap digelontorkan untuk wilayah tersebut. Namun, janji fantastis ini tak serta-merta menghilangkan keraguan besar tentang kemampuan dewan mengatasi sengkarut masalah tak berujung di wilayah padat konflik tersebut.
Kawasan Gaza, yang merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia, telah puluhan tahun terperangkap dalam blokade ketat Israel dan Mesir. Situasi ini memicu krisis kemanusiaan parah, angka pengangguran tinggi, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Konflik berkepanjangan antara faksi-faksi Palestina, terutama Hamas yang menguasai Gaza dan Fatah yang memimpin Otoritas Palestina di Tepi Barat, juga menambah kerumitan. Setiap upaya perdamaian di masa lalu selalu terganjal oleh isu-isu inti seperti perbatasan, status Yerusalem, hak pengungsi, serta jaminan keamanan Israel.
Meskipun Dewan Perdamaian Trump menawarkan suntikan dana besar sebagai bagian dari visi perdamaian yang lebih luas, banyak pengamat skeptis bahwa solusi moneter semata bisa menjadi jawaban. Tanpa kerangka politik yang jelas dan komitmen untuk mengatasi akar masalah—seperti pendudukan, blokade, dan perpecahan internal Palestina—dana tersebut dikhawatirkan hanya menjadi 'pemberian' sementara yang tidak mampu mengubah lanskap konflik secara fundamental. Ini bukan kali pertama inisiatif serupa muncul, dan sejarah menunjukkan bahwa tanpa kesepakatan politik yang mengikat serta dukungan regional dan internasional yang luas, upaya perdamaian akan selalu diuji. Masyarakat Gaza tentu berharap, namun juga menyimpan pertanyaan besar: akankah kali ini berbeda, atau hanya janji manis di atas tumpukan masalah lama?