Hubungan antara Tiongkok dan Australia kembali memanas. Kali ini, Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Xiao Qian, secara terang-terangan melontarkan peringatan keras kepada Canberra terkait rencana pemerintah Australia untuk mengambil alih kembali kendali atas Port Darwin. Pelabuhan strategis ini, yang telah disewa oleh perusahaan Tiongkok selama puluhan tahun, kini menjadi titik panas sengketa diplomatik dan ekonomi yang bisa berujung pada langkah balasan dari Beijing.
Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Xiao Qian, pada Rabu kemarin mengeluarkan peringatan serius. Ia menegaskan, Beijing tidak akan segan-segan mengambil "langkah-langkah" jika pemerintah Australia nekat mengambil alih kembali kendali atas Port Darwin. Pernyataan ini sontak memicu kegaduhan baru dalam hubungan kedua negara.
Pelabuhan Darwin, yang terletak di Wilayah Utara Australia dan memiliki nilai strategis tinggi, diketahui telah disewa oleh Landbridge Group, sebuah perusahaan milik miliarder Tiongkok Ye Cheng, sejak tahun 2015. Kesepakatan sewa berdurasi 99 tahun senilai 350 juta dolar AS ini awalnya diharapkan dapat mendongkrak ekonomi wilayah pedesaan tersebut.
Namun, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berulang kali menyatakan niatnya untuk mengembalikan pelabuhan ini ke tangan Australia. Sejak masa kampanyenya tahun lalu, Albanese menegaskan bahwa Port Darwin seharusnya dikelola oleh perusahaan lokal atau pemerintah demi "kepentingan nasional".
Pihak Tiongkok, melalui Dubes Xiao, menyayangkan langkah ini. Ia bahkan menyindir, "Ketika rugi, Anda sewakan kepada perusahaan asing. Ketika mulai untung, Anda ingin mengambilnya kembali?" Sindiran ini mencerminkan rasa tidak puas Beijing atas apa yang mereka anggap sebagai praktik bisnis yang tidak etis dan tidak adil.
Jika pemerintah Australia mencoba mengubah perjanjian sewa secara paksa, Beijing menegaskan akan melindungi kepentingan sah Landbridge. Meskipun Dubes Xiao tidak merinci jenis "langkah-langkah" yang dimaksud, ini bisa berarti dampak diplomatik atau ekonomi yang signifikan.
Meskipun kekhawatiran soal keamanan nasional sudah lama membayangi kesepakatan Port Darwin, sejumlah tinjauan pemerintah, termasuk yang diminta oleh PM Albanese sendiri, justru menyimpulkan tidak ada dasar untuk membatalkan atau mengubah perjanjian tersebut. Kondisi ini menempatkan pemerintah Australia pada posisi dilematis.
Sebagai informasi tambahan, Port Darwin bukan sekadar pelabuhan komersial biasa. Posisinya yang strategis sebagai gerbang ke Laut Timor dan Samudra Hindia menjadikannya krusial bagi logistik militer dan perdagangan di kawasan Indo-Pasifik. Potensi kontrol asing atas infrastruktur sepenting ini selalu menjadi perhatian serius bagi banyak negara.
Ketegangan ini menunjukkan kompleksitas hubungan Australia-Tiongkok. Meski Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia dengan nilai perdagangan dua arah mencapai 218 miliar dolar AS pada 2024-2025, hubungan mereka sering diuji oleh berbagai perselisihan, mulai dari isu keamanan nasional hingga hak asasi manusia. Persoalan Port Darwin ini hanyalah satu dari banyak gejolak yang mungkin akan terus mewarnai dinamika geopolitik di kawasan.