Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang New Delhi, India. Ribuan massa turun ke jalan menuntut Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gyanesh Kumar, mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh dugaan manipulasi data pemilih yang dianggap menguntungkan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi.
Polemik ini mencuat setelah muncul laporan bahwa lebih dari 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih. Partai oposisi, yang dipelopori oleh Rahul Gandhi dari Kongres Nasional India, menilai penghapusan massal ini sangat diskriminatif. Mereka menuduh proses tersebut secara tidak proporsional menyasar warga Muslim dan kelompok minoritas lainnya—kelompok yang secara historis jarang mendukung BJP.
Pihak KPU membantah semua tuduhan tersebut. Mereka menegaskan tidak ada keberpihakan dan mempersilakan warga yang namanya terhapus secara tidak sengaja untuk mendaftar ulang. Sementara itu, kubu BJP balik menyerang, menuduh oposisi sedang merusak demokrasi dengan mempertanyakan prosedur yang sah. Meski pemilu baru dijadwalkan pada 2029, tensi politik di India sudah memanas. Dampaknya bagi masyarakat, hak pilih menjadi taruhan utama. Jika data pemilih tidak transparan, kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi bisa runtuh, dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat yang terpolarisasi akan semakin besar.