Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya terhadap gencatan senjata di Suriah utara. Desakan ini datang seiring dengan upaya Washington agar pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi segera mengadopsi "langkah-langkah pembangunan kepercayaan" setelah serangkaian bentrokan baru-baru ini.
Utusan khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyampaikan seruan diplomatik ini pada Kamis setelah bertemu dengan Panglima SDF, Mazloum Abdi, dan politisi Kurdi Suriah terkemuka, Ilham Ahmed. Barrack menegaskan bahwa semua pihak sepakat, langkah pertama yang esensial adalah menjunjung tinggi gencatan senjata saat ini secara penuh. Harapannya, hal ini bisa menjadi landasan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah pembangunan kepercayaan di semua lini demi menumbuhkan rasa saling percaya dan stabilitas jangka panjang.
Lebih lanjut, Barrack juga memperbarui dukungan AS terhadap perjanjian yang ditandatangani 18 Januari lalu antara pemerintah Suriah dan SDF. Perjanjian tersebut mencakup integrasi pasukan pimpinan Kurdi ini ke dalam institusi negara, sebagai bagian dari visi Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa untuk menyatukan Suriah. Namun, implementasi integrasi ini justru memicu serangkaian konflik sengit antara pemerintah dan SDF, yang selama ini menuntut otonomi berkelanjutan untuk beberapa wilayah mayoritas Kurdi.
Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan pemerintah Suriah melancarkan serangan dan berhasil menguasai sejumlah area yang dikuasai SDF, termasuk kota-kota strategis seperti Aleppo, Raqqa, dan Deir Az Zor. Wilayah-wilayah yang direbut pemerintah ini tidak main-main, meliputi ladang minyak terbesar Suriah, lahan pertanian subur, bahkan beberapa penjara yang menahan narapidana ISIL (ISIS). Sebanyak 150 tahanan ISIS dilaporkan telah dipindahkan ke Irak, yang berencana untuk segera memulai proses hukum terhadap mereka.
Di bawah gencatan senjata yang diumumkan pada Selasa, pemerintah Suriah memberikan waktu empat hari kepada SDF untuk mengajukan rencana penggabungan wilayah kantong yang tersisa. Pemerintah juga berjanji tidak akan memasuki dua kota yang masih dikuasai SDF – Hasakah dan Qamishli – jika kesepakatan tercapai. Ironisnya, sejak gencatan senjata ini berlaku, baik SDF maupun pemerintah Suriah saling tuduh melanggar kesepakatan damai.
Kondisi ini menunjukkan perubahan drastis dalam dinamika kekuatan di Suriah. SDF, yang dulunya adalah sekutu utama AS di Suriah untuk melawan ISIS, kini tampaknya kehilangan daya tawar. Hal ini terjadi seiring dengan penguatan hubungan antara Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin baru Suriah, al-Sharaa. Barrack sendiri menyatakan pada Selasa bahwa peran SDF sebagai "kekuatan utama anti-ISIS di lapangan sebagian besar telah berakhir" seiring dengan Damaskus yang mulai mengambil alih peran. Analis Al Jazeera, Bernard Smith, bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa "SDF pada dasarnya sudah tidak lagi berguna bagi AS."
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi konflik yang lebih luas di Suriah utara, dengan implikasi besar terhadap stabilitas regional dan nasib penduduk sipil di wilayah tersebut. Pergantian prioritas AS ini bisa jadi akan mengubah peta kekuatan dan meninggalkan ketidakpastian bagi komunitas Kurdi yang selama ini berjuang untuk pengakuan dan otonomi.