Pemilihan 15 anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menuai kritik keras dari berbagai kelompok pemerhati HAM. Pasalnya, proses pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa (10/10) lalu berjalan tanpa kompetisi alias hanya diikuti oleh kandidat sesuai jumlah kursi yang tersedia.
Sistem ini membuat negara-negara dengan catatan HAM buruk, seperti Burundi dan Kuwait, tetap bisa lolos menjadi anggota. Direktur UN Human Rights Watch, Louis Charbonneau, menilai proses ini sebagai lelucon. Ia menyebut tidak seharusnya kursi di badan krusial tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa seleksi ketat.
Dewan yang beranggotakan 47 negara ini memiliki wewenang besar, termasuk menyelidiki pelanggaran HAM di berbagai wilayah konflik seperti Ukraina dan Palestina. Meski demikian, PBB berdalih bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan negara anggota, dengan harapan mereka yang terpilih dapat menjalankan tanggung jawab HAM dengan lebih baik.