Jakarta - Menteri Pertama Wales, Rhun ap Iorwerth, secara resmi menuntut kesepakatan baru dengan pemerintah Inggris. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Inggris, ia meminta pelimpahan wewenang lebih besar agar Wales bisa mengontrol sistem kepolisian, peradilan, jaringan kereta api, hingga sumber daya alamnya sendiri.
Langkah ini diambil karena ia menilai hubungan Wales dengan Inggris selama ini tidak berjalan seimbang. Menurutnya, sistem union yang ada sekarang justru melanggengkan ketidakadilan historis terhadap Wales. Partai nasionalis Plaid Cymru yang ia pimpin memang baru saja berkuasa pada Mei lalu, mengakhiri dominasi Partai Buruh yang bertahan lebih dari satu abad di Wales.
Baru empat bulan menjabat, ap Iorwerth langsung mengambil langkah berani. Ia menandatangani pakta bersama Skotlandia dan Irlandia Utara yang mendeklarasikan hak penentuan nasib sendiri. Mereka juga mengirim peringatan tegas ke Parlemen Inggris bahwa masa kejayaan kontrol pusat sudah mendekati akhir.
Meski begitu, ap Iorwerth menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan upaya membubarkan Inggris Raya. Tujuannya murni agar pemerintah Wales bisa menentukan masa depannya sendiri. Ia menyebut Wales kini sedang dalam perjalanan menuju kemerdekaan, namun ia memastikan tidak akan mendorong referendum pada periode parlemen kali ini.
Analisis Dampak: Langkah Wales ini bisa memicu gelombang serupa di Skotlandia dan Irlandia Utara yang selama ini juga menginginkan otonomi lebih luas. Bagi masyarakat Wales, kontrol penuh atas kepolisian dan sumber daya alam berarti kebijakan lokal bisa lebih sesuai kebutuhan warga, bukan kepentingan London. Namun di sisi lain, desakan ini berpotensi memanaskan tensi politik internal Inggris Raya dan memunculkan ketidakpastian ekonomi, terutama terkait regulasi lintas wilayah yang selama ini terintegrasi.