New Delhi, India — Pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menggelontorkan dana sebesar 11 miliar dolar AS atau setara Rp 170 triliun untuk membangun sebuah proyek kontroversial di Pulau Great Nicobar. Pulau yang terletak di ujung selatan India ini justru lebih dekat ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia dibandingkan dengan daratan utama India.
Proyek ambisius ini mencakup pembangunan pelabuhan transshipment, bandara sipil-militer, pembangkit listrik, infrastruktur pariwisata, dan kota baru yang mampu menampung 350.000 jiwa. Padahal, pulau yang ukurannya setara dengan Hong Kong tersebut hanya dihuni kurang dari 10.000 penduduk.
Awalnya, pemerintah India beralasan proyek ini untuk mendongkrak ekonomi maritim. Namun, setelah mendapat kecaman keras dari pegiat lingkungan global dan oposisi, narasi berubah menjadi kepentingan strategis militer. Faktanya, Great Nicobar berada tepat di mulut Selat Malaka, jalur laut paling sibuk di dunia yang dilalui sepertiga perdagangan global dan minyak bumi.
Letak geografis ini membuat pulau tersebut menjadi pos pengintaian yang sangat berharga bagi India. Mantan Wakil Kepala Angkatan Laut India, Shekhar Sinha, menyebut pulau ini punya nilai strategis karena bisa memonitor semua lalu lintas kapal yang keluar-masuk Selat Malaka. Ini krusial karena China sangat bergantung pada jalur tersebut untuk 80 persen impor minyak mentahnya.
Dampak bagi Masyarakat dan Lingkungan: Proyek ini dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem virgin di pulau tersebut. Great Nicobar merupakan rumah bagi suku asli Shompen dan Nicobarese yang hidup terisolasi, serta hutan hujan tropis yang dilindungi. Aktivis lingkungan memperingatkan bahwa pembangunan masif ini bisa memicu kerusakan ekologis permanen dan memaksa penduduk asli kehilangan tanah leluhur mereka. Dari sisi geopolitik, proyek ini jelas akan memanaskan persaingan India-China di kawasan Samudra Hindia.