Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan sedang sibuk menggalang dukungan untuk membentuk sebuah “Dewan Perdamaian” (board of peace) yang ambisinya jauh melampaui penyelesaian konflik di Gaza. Semula, inisiatif ini diperkenalkan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.
Visi awal dewan ini adalah untuk mengawasi berbagai aspek di Gaza, mulai dari pembangunan kapasitas pemerintahan, penguatan hubungan regional, rekonstruksi, menarik investasi, hingga memobilisasi dana besar. Namun, surat-surat undangan yang dikirim oleh Trump dan diposting di media sosial oleh beberapa pemimpin yang diundang, seperti Presiden Argentina Javier Milei dan pemimpin Paraguay Santiago Pena, menunjukkan bahwa cakupan dewan ini lebih luas.
Menurut laporan, sebuah “piagam” yang menyertai surat undangan tersebut mengindikasikan tujuan yang lebih ambisius. Dalam suratnya kepada Presiden Milei, Trump menyatakan bahwa dewan ini akan berupaya “memperkuat Perdamaian di Timur Tengah” sekaligus “memulai pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan Konflik Global.”
Financial Times mengutip piagam tersebut yang menyatakan bahwa “Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik.” Piagam itu juga menekankan perlunya “penilaian pragmatis, solusi akal sehat, dan keberanian untuk menyimpang dari pendekatan serta institusi yang terlalu sering gagal,” tanpa secara langsung merujuk pada Gaza.
Dua sumber diplomatik mengungkapkan kepada Reuters bahwa undangan tersebut memang menyertakan piagam dengan mandat yang lebih luas. “Ini adalah ‘PBB versi Trump’ yang mengabaikan dasar-dasar piagam PBB,” ujar salah satu diplomat yang mengetahui isi surat tersebut.
Meski demikian, seorang pejabat senior AS menjelaskan kepada Associated Press bahwa peran yang diperluas untuk Dewan Perdamaian ini masih bersifat “aspirasional.” Pejabat itu menambahkan bahwa Trump dan para penasihatnya yakin peran tersebut mungkin terwujud, terutama mengingat Washington dan beberapa anggota PBB lainnya berulang kali menyatakan frustrasi terhadap kinerja organisasi internasional tersebut. Namun, ditegaskan pula bahwa dewan perdamaian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB.
Untuk saat ini, pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan bahwa Dewan Perdamaian awalnya akan fokus pada Gaza. Trump juga telah mengumumkan beberapa anggota eksekutif pendiri dewan, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menantunya Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Nama lain yang disebut adalah Marc Rowan, CEO Apollo Global Management, dan World Bank Group.