Washington, DC – John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump yang kini menjadi kritikus keras sang presiden, dilaporkan akan menerima kesepakatan pembelaan (plea deal) terkait kasus penyimpanan dokumen rahasia negara. Media Amerika Serikat, termasuk CNN, melaporkan pada Kamis waktu setempat bahwa Bolton berniat mengaku bersalah atas satu tuduhan ilegal karena menyimpan dokumen keamanan nasional yang sensitif dan setuju membayar denda lebih dari 2 juta dolar AS.
Bolton didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada Oktober 2024 di bawah Undang-Undang Spionase dengan 18 tuduhan terkait penanganan dan pembagian informasi rahasia. Investigasi mengungkapkan bahwa Bolton mengirim lebih dari 1.000 halaman 'catatan harian' kepada dua kerabatnya, yang beberapa di antaranya berisi materi berlabel 'sangat rahasia'. Tuduhan juga mencakup kegagalan Bolton memberikan detail lengkap tentang peretasan akun email pribadinya yang bisa mengungkap informasi rahasia.
Menariknya, kasus ini baru bergulir setelah Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025. Bolton sebelumnya mengklaim tidak pernah didakwa meskipun insiden tersebut sudah ditinjau sebelumnya. Ia juga sempat menyatakan tidak bersalah saat sidang perdana pada Oktober 2024. Kesepakatan damai ini menandai perubahan sikap besar dari Bolton yang sebelumnya vokal membela diri.
Analisis Dampak: Kasus ini membuka luka lama tentang politisasi hukum di AS. Kritikus menilai langkah Trump menggunakan institusi hukum untuk menekan lawan politiknya, terutama setelah ia kembali berkuasa. Bolton, yang dulunya bagian dari lingkaran dalam Trump, kini menjadi simbol bagaimana perseteruan pribadi bisa berujung pada jerat hukum. Di sisi lain, pengakuan bersalah Bolton bisa menjadi preseden buruk bagi para pejabat tinggi yang sebelumnya lepas dari jerat hukum. Kasus ini juga mengingatkan publik pada memoir Bolton tahun 2020 yang menghebohkan, di mana ia menyebut Trump tidak layak menjabat karena minim pengetahuan geografi dan urusan dunia.