Menjelang Pemilu 12 Februari di Bangladesh, kelompok minoritas agama, seperti Hindu, Kristen, dan Buddha, hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Serangkaian serangan, mulai dari pembakaran properti hingga penganiayaan, telah dilaporkan terjadi sejak Agustus 2024. Meskipun pemerintah bersikeras insiden-insiden tersebut hanya kejahatan biasa, para korban merasa diburu karena identitas agama mereka, dan bukan sekadar insiden kriminalitas biasa.
Kecemasan ini dirasakan betul oleh Sukumar Pramanik, seorang guru Hindu di Rajshahi. Ia mengaku diserang dan tangannya patah oleh massa di desanya sendiri. Baginya, pemilu kali ini adalah ujian terakhir kepercayaan pada politik di negaranya. Situasi ini bukan hal baru; sejarah Bangladesh mencatat, setiap periode pemilu sering diwarnai lonjakan kekerasan komunal dan politik, di mana kelompok minoritas selalu menjadi sasaran empuk di tengah persaingan politik yang sengit.
Pramanik sendiri menjadi korban setelah Agustus 2024, menyusul jatuhnya mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia menyaksikan massa menyerang komunitas Hindu, yang banyak di antaranya adalah pendukung Partai Awami League pimpinan Hasina. Partai itu memang sering mengklaim diri sebagai pembawa semangat sekuler, meski ironisnya kerap dikritik karena gagal melindungi minoritas selama bertahun-tahun berkuasa. Ironisnya, janji perlindungan dari partai-partai besar menjelang pemilu terasa hambar di telinga para minoritas.
Menurut Manindra Kumar Nath dari Dewan Persatuan Hindu Buddha Kristen Bangladesh (BHBCUC), kekerasan terhadap minoritas adalah siklus yang terus berulang, baik sebelum maupun sesudah pemilu, bahkan selama pemerintahan Awami League. Yang lebih memprihatinkan, keadilan yang layak seringkali tak kunjung tiba bagi para korban.
Situasi ini menimbulkan dampak serius. Selain melukai fisik dan psikis korban, ia juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses demokrasi. Ketika minoritas merasa tidak aman dan keadilan sulit didapat, fondasi masyarakat yang beragam dan inklusif bisa rapuh. Ini bukan hanya tentang keamanan pribadi, tapi juga tentang masa depan kohesi sosial dan legitimasi hasil pemilu di Bangladesh.