Lebanon sedang diuji. Bayangkan, duta besar sebuah negara menolak angkat kaki setelah dinyatakan persona non grata. Inilah yang terjadi pada Duta Besar Iran untuk Beirut, Mohammad Reza Sheibani, yang tetap bertahan di Lebanon meski batas waktu pengusiran sudah lewat, yaitu 29 Maret 2024. Situasi ini bukan cuma soal diplomasi, tapi lebih dalam: pertarungan siapa yang punya kendali atas Lebanon.
Peristiwa ini makin panas di tengah memanasnya kembali konflik antara Israel dan Lebanon, yang dilaporkan sudah menewaskan lebih dari seribu orang dan membuat jutaan warga mengungsi. Konflik ini juga memperlihatkan jurang pemisah politik di Lebanon, antara mereka yang mendukung dan menentang kelompok Syiah pro-Iran, Hezbollah. Perdebatan soal senjata Hezbollah dan peran Iran di Lebanon kini memasuki babak baru, terutama setelah Hezbollah kembali terlibat perang dengan Israel, konon di bawah komando Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
"Penolakan duta besar itu mencerminkan perebutan kekuasaan dan legitimasi politik yang lebih dalam," kata Imad Salamey, ilmuwan politik di Lebanese American University, kepada Al Jazeera. Pengaruh Iran di Lebanon berakar sejak 1982, saat IRGC membantu Muslim Syiah membentuk Hezbollah sebagai respons atas invasi dan pendudukan Israel. Sejak itu, Hezbollah tumbuh menjadi kekuatan politik dan militer paling dominan di Lebanon, sebagian besar berkat miliaran dolar dana dari Iran.
Puncak popularitas Hezbollah terjadi pada tahun 2000, ketika mereka berhasil mengusir militer Israel dari Lebanon selatan. Namun, serangkaian kejadian berikutnya, seperti Perang Lebanon 2006, intervensi di Beirut 2008, keterlibatan di Suriah pada 2011, hingga menyerang demonstran pada 2019, mengikis dukungan publik di luar basis loyalis mereka. Saat Hezbollah kembali masuk perang dengan Israel pada 8 Oktober 2023, dukungan untuk mereka sudah sangat minim. Ketika gencatan senjata disepakati pada November 2023, kelompok ini bahkan berada di titik terendah secara politik dan militer. Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.000 orang di Lebanon, sebagian besar Syiah, termasuk pemimpin lama Hezbollah Hassan Nasrallah dan sebagian besar pimpinan militernya.
Dengan melemahnya Hezbollah, banyak pihak internasional dan pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri Nawaf Salam serta Presiden Joseph Aoun mulai mendesak pelucutan senjata Hezbollah. Namun, di tengah gencatan senjata, IRGC dilaporkan justru mengirim pejabat ke Lebanon untuk membantu Hezbollah melakukan restrukturisasi. Ironisnya, beberapa analis meyakini Teheranlah yang memerintahkan Hezbollah untuk kembali berperang dengan Israel pada 2 Maret 2024, tak lama setelah berbagai insiden penting terjadi di Teheran. Perdana Menteri Lebanon Salam pun baru-baru ini melontarkan klaim serupa, menambah panasnya situasi.
Penolakan Dubes Iran ini bukan sekadar insiden diplomatik, melainkan cerminan nyata dari rumitnya jaring-jaring kekuasaan di Lebanon. Negara ini seolah terjebak di tengah tarik ulur kepentingan domestik dan kekuatan eksternal, khususnya Iran, yang terus menancapkan pengaruhnya melalui Hezbollah. Situasi ini berpotensi besar mengikis kedaulatan Lebanon, memperpanjang ketidakstabilan di kawasan, dan menyulitkan upaya damai, sementara masyarakat harus menanggung beban akibat perebutan kendali yang tak berkesudahan.