Politik Israel kembali memanas setelah hasil pemilu yang tidak konklusif membuat posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan rival utamanya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot, sama-sama kekurangan kursi mayoritas di parlemen (Knesset). Presiden Isaac Herzog dijadwalkan memberikan mandat pembentukan pemerintahan pada Minggu, namun situasinya jauh dari kata mudah.
Meski Eisenkot berhasil mengantongi dukungan mayoritas anggota parlemen (67 dari 120 kursi), dukungan tersebut justru datang dari partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel. Partai-partai Arab ini mencetak rekor 19 kursi pada pemilu Oktober lalu. Namun, ironisnya, Eisenkot telah menolak untuk melibatkan mereka dalam pemerintahan koalisi, membuat jalan menuju kekuasaan menjadi buntu.
Di sisi lain, Netanyahu hanya mengantongi 46 dukungan, tertinggal tujuh kursi dari blok kanan-agama yang dipimpinnya (53 kursi). Hal ini terjadi setelah sekutu lamanya, United Torah Judaism, menahan dukungan terkait kebijakan pengecualian wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks. Sementara itu, Partai Shas telah menyatakan dukungannya kepada Netanyahu.
Presiden Herzog belum menentukan pilihannya secara publik. Ia menilai angka dukungan memang terlihat jelas, tetapi adanya "veto timbal balik" antar blok membuat situasi rumit. Jika tidak ada yang berhasil membentuk pemerintahan dengan 61 kursi mayoritas, Israel berpotensi menghadapi kebuntuan politik berkepanjangan atau pemilu ulang. Opsi pemerintahan persatuan nasional antara Netanyahu dan Eisenkot juga masih menjadi wacana, meski banyak pihak meragukannya.
Analisis Dampak: Kebuntuan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dalam negeri Israel, tetapi juga pada hubungan diplomatik dan keamanan regional. Penolakan Eisenkot terhadap partai Arab meski bergantung pada suara mereka menunjukkan segregasi politik yang masih kuat. Bagi masyarakat Israel, ketidakpastian ini berarti kelanjutan kebijakan status quo yang tidak efektif, sementara bagi warga Palestina, rekornya kursi partai Arab tidak serta-merta mengubah dinamika kekuasaan yang ada.