Sudah lebih dari sebulan, ribuan petugas Transportation Security Administration (TSA) di Amerika Serikat terpaksa bekerja tanpa menerima upah. Kondisi ini adalah dampak langsung dari shutdown parsial pemerintahan AS yang menggerogoti anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), instansi yang menaungi TSA. Akibatnya, kekacauan tak terhindarkan: video antrean panjang mengular di bandara-bandara tersibuk AS viral di media sosial, dan ratusan karyawan TSA memilih mundur atau tidak masuk kerja.
Situasi makin parah dengan jam-jam penundaan penerbangan yang merajalela dan moral karyawan yang anjlok. Untuk mengatasi kekurangan staf, pemerintahan Donald Trump bahkan mengerahkan agen dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) ke bandara. Langkah ini menuai kritik tajam lantaran agen ICE dianggap minim pelatihan relevan dan memiliki rekam jejak metode yang agresif, berpotensi menimbulkan masalah baru.
Di sisi lain, gejolak ini datang bersamaan dengan komplikasi perjalanan internasional akibat konflik AS-Israel dengan Iran. Pembatalan atau pengalihan rute penerbangan, kenaikan harga energi, serta kekhawatiran keamanan global, semuanya memperparah tekanan pada sistem penerbangan AS. Para analis memperingatkan, kondisi ini telah menciptakan gambaran disfungsi sistemik dan mempertanyakan klaim AS sebagai pemilik sistem penerbangan terbaik dan teraman di dunia. Lebih dari 450 petugas TSA dilaporkan telah mengundurkan diri sejak shutdown parsial dimulai pada 14 Februari, dan tingkat ketidakhadiran melonjak drastis. Kondisi ini bukan kali pertama terjadi, para pekerja TSA juga pernah tidak digaji saat shutdown sebelumnya, menunjukkan masalah struktural dalam manajemen pemerintahan yang merugikan citra negara dan kepercayaan publik.