Warga Palestina di Jalur Gaza menyuarakan keraguan besar terhadap apa yang disebut "Dewan Perdamaian" bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mereka tak sungkan menyebut inisiatif ini sebagai "gerbang lain menuju pendudukan Israel di Palestina" dan menganggapnya justru memperkuat cengkeraman Israel atas wilayah mereka.
Reaksi skeptis ini muncul menyusul pertemuan perdana dewan tersebut. Bagi banyak warga Gaza, dewan ini bukan solusi damai yang adil, melainkan alat politik yang bisa melegitimasi pendudukan ilegal Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun. Persepsi ini sangat beralasan, mengingat "Dewan Perdamaian" sering dikaitkan dengan "Kesepakatan Abad Ini" ala Trump yang dulu ramai diberitakan.
Sejumlah pengamat internasional dan banyak pihak di Palestina menilai, paket perdamaian Trump memang kurang berpihak pada Palestina. Rencana ini dituding mengabaikan hak-hak dasar Palestina, seperti penetapan batas wilayah, status Yerusalem, dan hak pengungsi. Malah, seringkali terkesan melegitimasi perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan, yang bertentangan dengan hukum internasional.
Penolakan keras dari Gaza ini bukan sekadar suara sumbang. Ini menunjukkan betapa dalamnya jurang ketidakpercayaan antara rakyat Palestina dengan inisiatif perdamaian yang mereka rasakan tidak adil dan tidak melibatkan suara mereka secara setara. Dampaknya, harapan akan penyelesaian konflik jangka panjang bisa semakin menipis, dan ketegangan di kawasan justru berpotensi terus meningkat, jauh dari mimpi perdamaian yang hakiki.