Kopenhagen, Denmark – Mette Frederiksen kembali memimpin Denmark untuk periode ketiga setelah berhasil membentuk pemerintahan minoritas koalisi kiri-tengah. Kesepakatan ini mengakhiri kebuntuan politik yang berlangsung lebih dari dua bulan pasca pemilu Maret lalu.
Frederiksen, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat, mengumumkan langsung kabinet barunya pada Senin (27/6) setelah negosiasi alot dengan 12 partai politik. Sebelumnya, upaya singkat dari kubu kanan-tengah untuk membentuk pemerintahan saingan justru membuka jalan bagi Frederiksen.
“Saya sudah menghadap Yang Mulia Raja dan mengumumkan bahwa pemerintahan dapat dibentuk setelah negosiasi panjang,” ujar Frederiksen di Kopenhagen.
Namun, tantangan terbesar yang menanti perdana menteri berusia 48 tahun itu bukanlah politik domestik, melainkan konflik panas dengan Amerika Serikat soal Greenland. Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan mencaplok wilayah otonom Denmark tersebut. Frederiksen dengan tegas menolak, bahkan menyebut langkah itu bisa menjadi akhir dari NATO.
Greenland bukan sekadar pulau es. Wilayah ini menyimpan cadangan mineral langka yang sangat besar, memiliki pangkalan militer AS (Pituffik Space Base), dan menjadi titik strategis pertahanan di kawasan Arktik. Konflik ini memuncak setelah Trump berulang kali menyatakan niatnya membeli Greenland.
Di sisi lain, Frederiksen juga harus mengelola krisis keamanan Eropa yang memburuk akibat perang Rusia-Ukraina. Denmark sudah meningkatkan belanja pertahanan hingga 3 persen dari PDB dan memperluas wajib militer untuk perempuan. Langkah ini menjadi sorotan karena dianggap terlalu agresif di tengah tekanan ekonomi.
Di dalam negeri, posisi Frederiksen sebenarnya rapuh. Pemilu 24 Maret lalu menunjukkan kekecewaan publik terhadap krisis biaya hidup yang berkepanjangan. Partainya kehilangan banyak kursi, dari 50 menjadi 38 kursi di parlemen—hasil terburuk sejak 1903. Ini artinya, kebijakan kontroversial seperti kenaikan pajak atau pemotongan subsidi bisa langsung menjatuhkan pemerintahannya.
Analis politik Denmark menilai langkah Frederiksen membentuk koalisi kiri-tengah adalah upaya menjaga stabilitas di tengah tekanan asing. Namun, tanpa mayoritas absolut, setiap keputusan besar harus melalui negosiasi alot. Situasi ini mengingatkan pada krisis politik di Belanda dan Swedia yang sempat lumpuh berbulan-bulan akibat koalisi rapuh.