Ketegangan di Israel memanas bukan karena konflik eksternal, melainkan persoalan internal soal wajib militer. Ratusan pria ultra-Ortodoks (Haredi) bentrok dengan polisi militer di Kota Modi'in baru-baru ini. Pemicunya, upaya penangkapan seorang pemuda Haredi yang menolak lapor wajib militer. Insiden ini menjadi potret nyata dari retaknya sendi-sendi sosial Israel yang kian melebar.
Populasi Haredi kini mencapai sekitar 14% dari total penduduk Israel. Angka ini diprediksi melonjak menjadi sepertiga populasi Yahudi Israel pada 2050 mendatang. Selama puluhan tahun, mereka menikmati pengecualian wajib militer dan menerima subsidi negara untuk fokus penuh pada studi agama. Beban subsidi ini ditaksir mencapai 35 miliar shekel atau sekitar Rp150 triliun per tahun.
Gelombang protes pun tak terhindarkan. Masyarakat sekuler Israel menilai kelompok Haredi tidak berkontribusi pada keamanan maupun ekonomi negara. Di sisi lain, kelompok Haredi merasa kontrak sosial mereka dengan negara semakin terancam. Isu ini menjadi komoditas politik panas menjelang pemilu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di posisi sulit: ia butuh dukungan partai-partai Haredi untuk bertahan, namun tekanan publik untuk mencabut status istimewa mereka semakin kuat.
Dampaknya bagi masyarakat Israel sangat luas. Perdebatan ini bukan sekadar soal dinas militer, tapi menyangkut masa depan identitas negara, keadilan sosial, dan stabilitas koalisi pemerintahan. Jika tidak ada titik temu, gesekan antara kelompok ultra-Ortodoks dan mayoritas sekuler berpotensi memicu krisis politik berkepanjangan.