Kesenjangan akses terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI jadi momok baru bagi negara berkembang. Peringatan ini datang langsung dari pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tomas Lamanauskas, Wakil Sekretaris Jenderal badan PBB untuk teknologi informasi dan komunikasi (ITU), menyebut jurang AI ini bukan sekadar soal beda infrastruktur digital. Lebih dari itu, ketimpangan ini berpotensi besar memicu kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih dalam.
"AI punya potensi besar untuk menggerakkan kesehatan, pendidikan, layanan publik, hingga pertanian. Jadi jurang yang lebar bisa berarti jurang kesempatan, dan itu sangat mengkhawatirkan," ujarnya di sela Forum Investasi Dunia UNCTAD di Doha, Qatar, seperti dikutip Al Jazeera.
Data menunjukkan ketimpangan ini sudah terlihat nyata. Afrika dan Amerika Latin, misalnya, hanya menyumbang 3,3 persen dari total kapasitas pusat data global. Belum lagi, ada 2,2 miliar orang di dunia yang masih buta internet.
Laporan UNDP Desember 2025 juga menyoroti hal serupa. Negara dengan pasokan listrik tidak stabil, konektivitas terbatas, dan minim keterampilan teknologi berisiko besar gagal panen manfaat ekonomi dari AI. Untuk menutup jurang infrastruktur digital saja, dibutuhkan investasi sekitar 2,8 triliun dolar AS pada 2030.
Kesenjangan juga terlihat dari tingkat adopsi. Sekitar 29 persen angkatan kerja di negara maju memakai AI generatif, sementara di negara berkembang hanya 16 persen. Angka ini jelas memengaruhi produktivitas dan peluang kerja seseorang.
Soal lapangan kerja, Lamanauskas mengakui kekhawatiran publik. Teknologi ini diperkirakan bisa menggusur 90 juta pekerjaan, tapi di sisi lain menciptakan 170 juta lapangan kerja baru. Meski begitu, ia mengingatkan akan ada masa transisi yang menyakitkan. Sebab, sekitar 40 persen keterampilan kerja bisa berubah pada 2030.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah bahasa. Hanya tujuh persen bahasa Afrika yang terwakili dalam alat penerjemah AI. Ini jelas membatasi akses bagi jutaan pengguna potensial.