Mantan Presiden Donald Trump tak henti-hentinya menyoroti tata kelola pemilu di Amerika Serikat. Terutama setelah kekalahannya di tahun 2020, ia berulang kali melontarkan klaim kecurangan masif tanpa bukti. Kini, menjelang pemilu sela (midterms) yang krusial pada November, Trump kembali menjadi sorotan dengan strategi uniknya.
Pemilu sela kali ini sangat menentukan nasib Partai Republik di Kongres. Hasilnya akan menentukan apakah Trump dan partainya bisa terus meloloskan agenda mereka dengan mudah atau justru menghadapi hadangan di setiap langkah dari parlemen. Menurut Michael Traugott, seorang ilmuwan politik dari University of Michigan, pendekatan Trump terbagi dua.
Pertama, ia gencar melancarkan kampanye untuk meragukan hasil pemilu yang tidak menguntungkan baginya. "Ini upaya untuk menciptakan kesan adanya penipuan dan salah urus dalam pemilu lokal, agar nantinya mereka bisa berargumen bahwa beberapa hasil tidak sah atau harus didiskon," jelas Traugott.
Kedua, Trump juga disinyalir sedang menguji batas-batas hukum pemilu yang ada, sejauh mana pemerintah federal bisa ikut campur. "Ada tindakan yang bisa ia ambil, yang kemungkinan besar akan dihentikan di pengadilan," tambah Traugott. Strateginya? "Mengajukan banding, banding, dan banding, sampai ke Mahkamah Agung."
Trump sendiri secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kontrol federal atas pemilu. Pada Februari lalu, ia menyarankan agar "Partai Republik menasionalisasi pemungutan suara," merujuk pada apa yang ia sebut "korupsi mengerikan" dalam pemilu di beberapa wilayah AS.
Namun, perlu diingat bahwa Konstitusi AS memberikan wewenang kepada negara bagian untuk menentukan "waktu, tempat, dan cara" pemilu federal. Kongres memang bisa "membuat atau mengubah" aturan terkait pemungutan suara melalui undang-undang, tetapi peran presiden dalam administrasi pemilu sangat terbatas, kecuali menandatangani legislasi yang disahkan Kongres.
Meski demikian, Trump pernah secara eksplisit mengaburkan batas antara kekuasaan federal dan negara bagian. Ia pernah menyatakan, "Sebuah negara bagian adalah agen bagi pemerintah federal dalam pemilu." Ini menunjukkan tekadnya untuk menekan batas-batas konstitusional.
Strategi Trump ini berpotensi besar memicu gejolak politik dan hukum. Di satu sisi, ia terus membakar sentimen di kalangan pendukungnya tentang integritas pemilu. Di sisi lain, manuvernya bisa mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi AS serta memicu perdebatan panjang tentang pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian, menciptakan iklim politik yang semakin terpolarisasi.