Jenewa - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan kesehatan Uni Afrika (Africa CDC) mengumumkan rencana besar senilai 518 juta dolar AS (sekitar Rp8,3 triliun) untuk memerangi wabah Ebola yang kembali merebak di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda.
Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan rencana ini berjalan dari Juni hingga November. Fokusnya meliputi koordinasi darurat, pengawasan, pengujian, pencegahan infeksi, perawatan klinis, dan keterlibatan komunitas. Langkah ini diambil setelah wabah pertama kali diumumkan di DRC pada 15 Mei lalu.
Data terbaru menunjukkan, setidaknya 381 orang telah terinfeksi di DRC dengan 64 kematian. Sementara di Uganda, jumlah kasus bertambah menjadi 19 orang dengan dua kematian setelah tiga kasus baru dilaporkan pada Jumat (20/6/2025). Wabah ini disebabkan oleh strain Bundibugyo yang langka dan diyakini telah menyebar tanpa terdeteksi cukup lama.
"Tujuannya sederhana: kita harus menghentikan wabah di tempatnya berada, mendukung negara yang merespons, dan memastikan negara tetangga siap mendeteksi serta bertindak cepat jika kasus muncul," ujar Tedros dalam konferensi pers.
Yang menjadi perhatian serius, hingga saat ini belum ada vaksin yang disetujui untuk strain Bundibugyo. Tiga kandidat vaksin memang sedang dalam penelitian dan akan dipercepat uji coba, tapi belum ada yang siap pakai. Hal ini membuat situasi lebih rumit dibanding wabah strain yang sama pada 2007 dan 2012 lalu.
Dampak dan Kontroversi:
Wabah ini tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga memicu ketegangan diplomatik. Di Kenya, rencana Amerika Serikat mendirikan stasiun karantina Ebola bagi warganya di dekat Pangkalan Udara Laikipia memicu protes keras. Warga setempat khawatir stasiun itu justru akan membawa virus ke wilayah mereka. Aksi unjuk rasa pada Senin lalu berubah ricuh, menewaskan dua orang dan melukai satu lainnya.
Presiden Kenya, William Ruto, membela pangkalan tersebut sebagai bagian penting dari kemitraan kesehatan dengan AS. Namun, kekhawatiran publik tetap tinggi mengingat Kenya sendiri belum pernah mencatat kasus Ebola. Situasi ini menunjukkan bahwa selain perang melawan virus, pemerintah juga harus berperang melawan misinformasi dan ketakutan publik.