Misi perdamaian PBB di wilayah sengketa Sahara Barat, MINURSO, resmi berakhir setelah 35 tahun bertugas. Berakhirnya misi ini terjadi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandatnya pada Jumat lalu, memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam terkait situasi keamanan di wilayah tersebut. Ia mengimbau semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau merusak stabilitas regional. Sejak 1 November, PBB resmi memasuki fase likuidasi, dengan menarik aset-aset misi kembali ke negara-negara penyumbang pasukan.
Kegagalan perpanjangan mandat ini berakar pada veto Rusia terhadap resolusi yang diajukan Amerika Serikat. Resolusi AS tersebut sebenarnya ingin memperpanjang misi selama satu tahun, namun menghapus kata 'referendum' dari nama misi dan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan. Sebaliknya, resolusi tandingan yang diajukan Rusia juga ditolak, sehingga misi tersebut berakhir tanpa mandat baru.
Dampaknya bagi masyarakat internasional, khususnya rakyat Sahrawi, keputusan ini menimbulkan ketidakpastian politik yang signifikan. Front Polisario, yang memperjuangkan kemerdekaan, menyatakan keprihatinan atas kebuntuan di Dewan Keamanan. Sementara itu, Aljazair menyesalkan tidak diperpanjangnya misi dan menuduh AS terlalu berpihak pada Maroko. Di sisi lain, Istana Kerajaan Maroko menyebut keputusan ini sebagai perkembangan penting untuk mengeluarkan isu Sahara Barat dari agenda Dewan Keamanan PBB.