Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) resmi mengajukan gugatan revisi untuk membatalkan hasil pemilihan Senat di Alaska. Langkah ini diambil jika kandidat petahana dari Partai Republik, Dan S Sullivan, kalah tipis dalam pemilu yang berlangsung pada 3 November mendatang.
Gugatan ini muncul setelah laporan The New York Times yang menuding tim kampanye penantang dari Partai Demokrat, Mary Peltola, terlibat dalam skema 'kandidat boneka'. Mereka diduga merekrut seorang pensiunan guru bernama Dan J Sullivan Jr—yang memiliki nama hampir sama—untuk memecah suara dan menyesatkan pemilih.
Jaksa menuduh pihak Demokrat sengaja mengatur kampanye palsu tersebut demi memenangkan Peltola. Sebagai respons cepat, DOJ mengeluarkan 40 surat panggilan (subpoena) dan meminta preservasi dokumen. Gubernur Alaska, Mike Dunleavy, juga telah memerintahkan penyelidikan pidana terkait dugaan kecurangan ini.
Namun, langkah DOJ ini menuai kontroversi. Konstitusi AS menempatkan administrasi pemilu di tangan negara bagian, bukan federal. Mahkamah Agung Alaska sebelumnya telah mengizinkan Sullivan Jr untuk ikut serta, dan praktik 'ballot stacking' (menempatkan kandidat untuk memecah suara) secara umum dianggap legal dan pernah digunakan kedua partai. Kritikus mempertanyakan dasar hukum federal dalam campur tangan kasus ini, mengingat sulitnya membuktikan niat pemilih hanya dari hasil akhir perolehan suara.