Sebuah 'masterplan' ambisius untuk rekonstruksi Gaza pascaperang baru-baru ini diluncurkan di Forum Ekonomi Dunia Davos. Rencana yang digagas menantu mantan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner ini, menjanjikan pembangunan megah seperti kota pesisir modern, kawasan perdagangan bebas, pencakar langit, hingga lapangan kerja baru. Namun, di balik janji-janji manis tersebut, muncul pertanyaan besar: mengapa rencana sebesar ini tidak melibatkan konsultasi dengan warga Gaza sendiri yang akan merasakan langsung dampaknya?
Kushner, yang juga seorang pengembang properti, mempresentasikan cetak biru yang meliputi 'Gaza Baru' dan 'Rafah Baru' dengan lebih dari 100.000 unit perumahan, kawasan industri teratur, bahkan bandara baru. Ia menegaskan, "Tidak ada Rencana B." Sebuah visi yang tampak begitu menjanjikan di atas kertas, seolah mengabaikan kondisi faktual di lapangan.
Ironisnya, rencana ini hadir di tengah kenyataan pahit Gaza yang porak-poranda akibat perang genosida Israel. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina tewas, dengan ribuan lainnya hilang dan diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan. Lebih dari 80 persen bangunan hancur, termasuk rumah sakit, universitas, serta sebagian besar sistem listrik, air, jalan, dan layanan kota. Nyaris seluruh 2,3 juta penduduk wilayah tersebut telah mengungsi, menghadapi krisis kemanusiaan yang parah.
Meskipun Presiden Trump, yang juga berbicara di forum yang sama, berargumen bahwa perang di Gaza "benar-benar akan berakhir" dan memuji potensi lokasi pesisir Gaza sebagai "properti yang indah", serangan Israel masih terus berlanjut. Bahkan saat ia berbicara, pasukan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 11 warga Palestina, termasuk anak-anak dan jurnalis.
Para pengamat dan aktivis keras mengkritik proposal ini, menyebutnya sebagai visi "imperialis" yang mengabaikan penderitaan dan hak-hak dasar warga Palestina. Rencana ini dinilai hanya mereduksi tragedi genosida yang sedang berlangsung menjadi "peluang investasi" semata. Penulis Palestina-Amerika Susan Abulhawa di platform X (dulu Twitter) berpendapat, "Ini adalah rencana untuk menghapus karakter asli Gaza, mengubah sisa-sisa penduduknya menjadi tenaga kerja murah untuk mengelola zona industri mereka, dan menciptakan garis pantai eksklusif untuk 'pariwisata'."
Kritik juga menyoroti absennya pembahasan mengenai hak properti dan tanah, apalagi keadilan atas kejahatan perang, di tengah rencana pembangunan gedung-gedung mewah di atas jutaan ton puing dan reruntuhan perang, di mana ribuan jenazah masih terkubur. Artinya, visi 'Gaza Baru' ini berpotensi besar dibangun tanpa mempertimbangkan aspirasi, hak, dan trauma mendalam yang dialami oleh masyarakat yang seharusnya diuntungkan, justru berisiko memperparah ketidakadilan yang ada.