Shoko Kawata, Walikota Yawata di Prefektur Kyoto, mencuri perhatian dunia setelah namanya masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh versi majalah TIME. Pencapaian ini diraihnya tak lama setelah ia melahirkan anak pertamanya pada 15 September lalu. Sebagai walikota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan, keputusan Kawata memicu perdebatan nasional tentang hak cuti bagi pejabat publik terpilih.
Kebijakan Kawata ini menuai reaksi pro dan kontra di media sosial. Pendukungnya menilai langkahnya sebagai contoh luar biasa yang memprioritaskan keluarga dan membuka jalan bagi perempuan lain masuk ke dunia politik. Mereka menyoroti bahwa sistem sosial Jepang belum dirancang untuk mendukung kehamilan. Namun, kritikus menganggapnya tidak bertanggung jawab karena meninggalkan tugas publik, dengan beberapa bahkan menyarankan agar gajinya dipotong atau ia mengundurkan diri.
Dalam wawancara dengan BBC, Kawata dengan tegas membela keputusannya. Ia menekankan bahwa mengkritik politisi yang mengambil cuti hamil sama saja dengan mengecualikan semua perempuan usia produktif dari jabatan publik. Karena tidak ada kerangka hukum untuk cuti pejabat terpilih di Jepang, Kawata bekerja sama dengan kantornya untuk membuat rencana khusus. Ia mendelegasikan wewenangnya kepada wakil walikota selama 16 minggu sambil tetap bekerja jarak jauh jika memungkinkan.
Dampak dari langkah Kawata sangat signifikan bagi masyarakat Jepang yang tengah berjuang menaikkan angka kelahiran. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap budaya kerja kaku dan diskriminasi gender di dunia politik. Pengakuan dari TIME semakin memperkuat posisinya sebagai advokat isu sosial, khususnya hak-hak orang tua dan anak. Kawata berkomitmen untuk merefleksikan pengalaman pribadinya sebagai orang tua ke dalam kebijakan publik yang lebih inklusif.