Komite Olimpiade Internasional (IOC) tengah jadi sorotan setelah muncul kabar rencana penerapan tes genetik universal untuk atlet perempuan dan larangan total bagi atlet transgender serta interseks di ajang olahraga global. Kebijakan ini, jika benar-benar diterapkan, dikhawatirkan bakal memicu gelombang protes dan mengancam prinsip kesetaraan gender dalam olahraga.
Lebih dari 80 kelompok hak asasi manusia dan advokasi olahraga, termasuk Sport & Rights Alliance (SRA) dan ILGA World, bersatu mendesak IOC untuk membatalkan rencana kontroversial tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah-langkah yang kabarnya direkomendasikan oleh Kelompok Kerja Perlindungan Kategori Perempuan IOC ini justru akan menjadi kemunduran bagi kesetaraan gender di dunia olahraga.
Para aktivis menyoroti bahwa tes verifikasi genetik serta larangan menyeluruh adalah bentuk diskriminasi, melanggar privasi, terutama bagi atlet anak-anak, dan mengabaikan tantangan berat yang dihadapi atlet transgender dan interseks. Badan-badan internasional seperti Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan UN Women juga telah lama mengecam tes penentuan jenis kelamin ini sebagai tindakan yang diskriminatif dan berbahaya.
Meski demikian, IOC melalui juru bicaranya pada Rabu lalu menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Diskusi masih berlangsung dalam kelompok kerja tersebut. Ini bukan kali pertama IOC berhadapan dengan isu sensitif ini; mereka sebelumnya telah menghentikan tes seks universal setelah Olimpiade Atlanta 1996 dan pada 2021 menyerahkan kewenangan pengaturan partisipasi transgender kepada masing-masing federasi olahraga. Akibatnya, beberapa federasi besar seperti atletik, renang, dan rugbi telah melarang atlet yang telah melewati masa pubertas laki-laki untuk berkompetisi di kategori putri.
Di sisi lain, tidak semua sepakat dengan desakan para aktivis. Jon Pike, seorang akademisi filsafat olahraga asal Inggris, menilai surat desakan tersebut "lucu dan putus asa". Ia berpendapat bahwa tujuan utamanya adalah melindungi kategori perempuan dari partisipasi atlet laki-laki (merujuk pada transgender wanita yang telah melalui pubertas laki-laki), bukan melarang secara total.
Polemik ini menggambarkan persimpangan kompleks antara keadilan kompetisi, inklusi, dan hak asasi manusia dalam olahraga. Jika IOC benar-benar menerapkan kebijakan ini, dampaknya akan sangat luas, tidak hanya bagi atlet transgender dan interseks, tetapi juga bagi semua atlet perempuan yang harus menghadapi tes genetik wajib. Kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap Olimpiade dan memicu debat etika mendalam tentang otonomi tubuh dan privasi dalam dunia olahraga.