Presiden Israel Isaac Herzog resmi menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot. Langkah ini diambil setelah tidak ada satu pun blok politik yang berhasil meraih mayoritas mutlak di parlemen (Knesset) dalam pemilu pekan lalu.
Eisenkot, yang merupakan mantan Kepala Staf Militer, kini memiliki waktu 28 hari (dengan opsi perpanjangan 14 hari) untuk merangkul partai-partai lain dan membentuk koalisi. Dalam pernyataannya di platform X, ia menegaskan komitmennya untuk membentuk "pemerintahan darurat nasional" guna mengatasi situasi yang mendesak.
Peta politik saat ini menunjukkan keseimbangan yang rapuh. Blok kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengantongi 53 kursi, sementara blok Eisenkot meraih 48 kursi. Menariknya, dua aliansi Arab (United Arab List dan Joint List) mencatat sejarah dengan meraih 19 kursi—posisi yang sangat strategis sebagai "kingmaker" atau penentu koalisi.
Namun, jalan Eisenkot tidak mulus. Mayoritas partai Yahudi telah berkomitmen untuk tidak bekerja sama dengan partai Arab. Meski demikian, Presiden Herzog menekankan bahwa realitas politik saat ini menuntut fleksibilitas dari semua pihak untuk menghindari pemilu ulang yang kelima dalam kurun waktu kurang dari empat tahun.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Israel, penunjukan ini adalah taruhan terakhir untuk stabilitas politik. Jika Eisenkot gagal, Israel terancam terjebak dalam krisis konstitusional berkepanjangan yang dapat melumpuhkan kebijakan publik dan ekonomi. Di sisi lain, keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan (jika terwujud) akan menjadi preseden baru dalam sejarah politik Israel, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika sosial-politik negara tersebut.