PROYEK PAX SILICA AS: ANCAMAN ATAU PELUANG? - Berita Dunia
← Kembali

PROYEK PAX SILICA AS: ANCAMAN ATAU PELUANG?

Foto Berita

MANILA, FILIPINA - Pemerintah Filipina tengah mempromosikan Pax Silica, sebuah inisiatif yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis dan semikonduktor. Proyek ini dijanjikan akan menciptakan lebih dari 130.000 lapangan kerja dan menarik investasi hingga 70 miliar dolar AS. Namun, di balik janji manis tersebut, gelombang protes justru meletus.

Pada 15 November, aparat kepolisian Filipina menangkap lebih dari 200 demonstran yang menolak kehadiran proyek ini menjelang kunjungan Donald Trump ke Manila untuk KTT ASEAN. Para pengunjuk rasa menilai Pax Silica sebagai bentuk neo-imperialisme baru AS yang mengancam kedaulatan nasional dan lingkungan hidup.

Pusat perhatian proyek ini adalah pembangunan hub industri seluas 1.618 hektar di New Clark City, Tarlac. Selain isu kedaulatan, proyek ini memicu kekhawatiran serius terkait hak atas tanah adat dan sumber daya air. Komunitas adat Aeta Hungey di Sapang Kawayan terancam terusir dari tanah leluhur yang telah mereka tempati selama generasi. Sekitar 200 warga berisiko kehilangan rumah, lahan pertanian, hingga makam leluhur, sementara upaya hukum mereka untuk mendapatkan pengakuan tanah adat sejak 1994 belum juga tuntas.

Isu krusial lainnya adalah konsumsi air. Otoritas Pembangunan Konversi Pangkalan (BCDA) memperkirakan hub industri ini membutuhkan 65 hingga 90 juta liter air per hari. Meskipun ada rencana penampungan air permukaan, kekhawatiran tetap muncul mengingat Filipina sedang dilanda El Nino kuat yang diprediksi bertahan hingga paruh pertama 2027. Kondisi ini berpotensi memperparah krisis air dan mengganggu sektor pertanian lokal.

Analisis dampak bagi masyarakat: Proyek ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, janji investasi dan lapangan kerja menjadi daya tarik ekonomi yang sulit ditolak. Namun, risiko penggusuran komunitas adat, tekanan terhadap sumber daya air yang sudah rentan akibat perubahan iklim, dan potensi keterlibatan Filipina dalam rivalitas geopolitik AS-China menjadi harga mahal yang harus dibayar. Pemerintah Filipina dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyatnya sendiri daripada menjadi pion dalam persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook