Mogadishu, Somalia — Pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi yang melumpuhkan dua distrik di ibu kota Somalia, Mogadishu, selama lebih dari dua hari akhirnya mereda. Pemerintah federal mengklaim telah memulihkan ketertiban, namun oposisi justru menolak kepemimpinan Presiden Hassan Sheikh Mohamud dan berjanji akan terus berjuang.
Kekerasan ini pecah pada Rabu lalu, dan hingga Jumat pemerintah menyatakan Distrik Abdiaziz dan Hawlwadag sudah kembali tenang. 'Militer kelompok oposisi telah dilucuti dan warga sipil sudah kembali beraktivitas normal,' demikian pernyataan Kementerian Informasi, Budaya, dan Pariwisata Somalia.
Konflik ini dipicu oleh perebutan kekuasaan. Presiden Mohamud mengklaim parlemen telah memperpanjang masa jabatannya secara sah. Sebaliknya, oposisi menyebut langkah itu sebagai kudeta politik. Bentrokan ini menjadi yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di Mogadishu.
Badan pengungsi PBB melaporkan sedikitnya 13 orang tewas dan 189 luka-luka. Sekitar 12.500 keluarga terpaksa mengungsi saat pertempuran meluas ke distrik-distrik padat penduduk. Beberapa warga bahkan terjebak di dalam rumah mereka. Meski pemerintah mengklaim situasi sudah normal, pejabat PBB memperingatkan dampak kemanusiaan masih sangat parah.
Pertempuran mulai meletus di dekat kediaman mantan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire, lalu merembet ke rumah mantan presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Keduanya memimpin oposisi yang menuntut pemilu tepat waktu. Sebuah aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada Kamis lalu menjadi pemicu utama, karena kedua tokoh ini bersikeras menggelar protes di lokasi pilihan mereka sendiri.
Khaire akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah pada Kamis dan dievakuasi ke kompleks bandara yang aman. Sementara Sharif bertahan di kediamannya hingga mediasi para tetua klan berhasil menghentikan pertempuran. Setelah pemerintah mengklaim distrik-distrik sudah aman, konvoi Sharif juga bergerak menuju zona aman dekat bandara.
Analisis: Situasi ini menunjukkan kerapuhan demokrasi Somalia. Pertarungan antara pemerintah dan oposisi bukan hanya soal pemilu yang tertunda, tapi juga cerminan kegagalan negosiasi politik. Dampak langsungnya adalah krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses kesehatan terhambat, dan ekonomi lokal lumpuh. Jika tidak ada solusi politik yang inklusif, konflik serupa bisa kembali terjadi kapan saja.