Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tanpa tedeng aling-aling menunjuk hidung Amerika Serikat sebagai pemicu utama memanasnya situasi di kawasan itu, sekaligus mengingatkan potensi perubahan drastis di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia.
Araghchi, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, secara gamblang menyatakan Washington harus bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dari perang yang kini melanda kawasan tersebut. Ia juga menepis tuduhan bahwa pasukannya menargetkan warga sipil, bahkan membela keras tindakan balasan yang diambil oleh Iran. Menurutnya, kehadiran militer AS yang begitu masif di sepanjang Teluk Persia adalah pemicu langsung yang membuat eskalasi konflik tidak bisa dihindari.
Yang tak kalah mengejutkan, Araghchi memberi sinyal kuat adanya kemungkinan penerapan aturan baru untuk navigasi kapal di Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga tegas menolak usulan gencatan senjata, dan bersikukuh bahwa konflik harus diakhiri secara permanen.
Pernyataan ini jelas bukan gertak sambal semata. Sinyal perubahan aturan navigasi di Selat Hormuz ini patut menjadi perhatian serius seluruh dunia. Pasalnya, selat vital itu adalah jalur utama pengiriman minyak mentah global, mengendalikan sekitar sepertiga pasokan minyak dunia yang diangkut via laut. Gejolak atau perubahan aturan di sana bisa langsung mengguncang pasar energi global, memicu kenaikan harga minyak yang pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas melalui harga bahan bakar dan komoditas lainnya. Sikap Iran yang menolak gencatan senjata dan menghendaki 'akhir permanen' juga mengindikasikan bahwa ketegangan dengan AS dan sekutunya berada pada level sangat tinggi, berpotensi menciptakan ketidakstabilan jangka panjang yang mengancam keamanan dan perekonomian regional, bahkan global.