Gelombang demonstrasi pelajar sekolah menengah di Prancis telah berlangsung lebih dari dua pekan dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Aksi ini dipicu oleh kondisi sekolah yang dinilai memprihatinkan, mulai dari ruang kelas yang penuh sesak hingga kekurangan tenaga pengajar.
Kerusuhan bermula pada 21 September ketika para siswa memblokade sebuah sekolah di pinggiran Paris, Creteil. Dalam waktu sepekan, protes menyebar ke seluruh negeri dan berujung pada bentrokan kekerasan antara pelajar dan polisi. Puncaknya, pada 29 September, demonstrasi ini bertemu dengan aksi mogok kerja sektor publik nasional, di mana para guru bergabung dengan pekerja negara lainnya untuk menolak rencana pembekuan upah. Lebih dari 6.100 orang dilaporkan telah ditangkap sejak aksi dimulai.
Di tengah tekanan untuk menekan pengeluaran negara akibat utang yang terus naik, publik mulai mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah. Data terbaru Eurostat menunjukkan belanja publik Prancis untuk pendidikan mencapai 5,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini memang di atas rata-rata Uni Eropa yang sebesar 4,8 persen, namun masih tertinggal jauh dari Swedia yang mengalokasikan 7,3 persen PDB untuk sektor yang sama.
Jika menggunakan ukuran yang lebih luas yang mencakup belanja swasta, Kementerian Pendidikan Nasional Prancis mencatat total pengeluaran domestik untuk pendidikan pada 2025 mencapai 199,2 miliar euro atau sekitar 6,7 persen dari PDB. Angka ini naik 2,4 miliar euro dibandingkan tahun sebelumnya. Meski secara nominal terus meningkat dan berlipat ganda sejak 1980, porsi pendidikan terhadap PDB justru lebih rendah dibandingkan pertengahan era 1990-an karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Analisis singkat: Ironisnya, meski anggaran pendidikan Prancis tergolong di atas rata-rata Eropa, masalah kekurangan guru dan fasilitas tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan pendidikan. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bahwa kenaikan anggaran pendidikan harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan pemerataan distribusi, bukan sekadar angka di atas kertas.