Budapest diguncang gejolak politik dan isu hak asasi manusia. Jaksa penuntut umum Hungaria secara mengejutkan menuntut Wali Kota Budapest, Gergely Karacsony, terkait perannya dalam menyelenggarakan parade gay pride tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, jaksa meminta denda dijatuhkan tanpa melalui proses persidangan, sebuah langkah yang menuai banyak pertanyaan dari publik dan pengamat.
Gergely Karacsony, seorang figur yang vokal menentang kebijakan pemerintah konservatif Perdana Menteri Viktor Orban, didakwa karena dituduh mengorganisir dan memimpin “pertemuan publik” meski ada larangan dari pihak kepolisian. Parade yang dimaksud adalah acara tahunan Budapest Pride yang diselenggarakan tahun lalu, di mana ratusan ribu orang justru membanjiri jalanan ibu kota Hungaria itu, menunjukkan perlawanan terhadap aturan represif.
Menanggapi tuntutan ini, Karacsony tak gentar. Ia bahkan menyatakan dirinya “bangga menjadi terdakwa,” menegaskan bahwa ia dan warga Budapest telah berjuang untuk kebebasan di hadapan kekuasaan yang dianggap egois dan tercela. Di media sosial, Ciaran Cuffe, salah satu ketua Partai Hijau Eropa dari Uni Eropa, menyebut tuntutan ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan menyatakan dukungan penuh pada Karacsony, sesama anggota Partai Hijau di Hungaria.
Tindakan hukum terhadap Karacsony ini bukan hal baru. Pemerintahan Viktor Orban, melalui partainya Fidesz, memang dikenal gencar memperketat cengkeramannya di negara itu sejak kembali berkuasa pada 2010. Mereka berulang kali menarget kelompok pembela hak asasi manusia, mendorong legislasi yang mendukung nilai keluarga tradisional, dan secara sistematis memangkas hak-hak LGBTQ+. Bahkan, undang-undang dan konstitusi Hungaria telah diubah untuk melarang parade pride tahunan, memicu protes keras dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa.
Meski dilarang, Budapest Pride tahun lalu menjadi salah satu demonstrasi kebebasan terbesar dalam beberapa dekade terakhir, mengumpulkan sekitar 200.000 peserta. Mereka berpawai dari Balai Kota Budapest, melintasi pusat kota, dan menyeberangi Jembatan Erzsebet di atas Sungai Danube, mengibarkan bendera pelangi dan membawa spanduk yang menyindir Perdana Menteri Orban.
Ancaman hukuman untuk Karacsony tidak main-main, bisa sampai satu tahun penjara. Sementara itu, bagi para peserta, ada potensi denda hingga 500 Euro, meskipun pada Juli tahun lalu polisi mengumumkan tidak akan menindak peserta parade. Kasus ini jelas menyoroti bentrokan ideologi sengit di Hungaria, serta memicu kekhawatiran global terhadap masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di negara anggota Uni Eropa tersebut, terutama dengan adanya upaya menjatuhkan hukuman tanpa pengadilan yang layak.