New Delhi, India — Gelombang protes politik kembali memanas di India. Pemimpin oposisi Rahul Gandhi menyerukan mobilisasi massa besar-besaran di ibu kota Delhi, dengan puncak aksi digelar di lapangan legendaris Ramlila Maidan. Partai Kongres memperkirakan sekitar satu juta orang akan membanjiri lokasi, menjadikannya salah satu unjuk rasa terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Aksi ini bukan sekadar show of force. Ada tuntutan konkret: pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilihan Umum (CEC) Gyanesh Kumar dan desakan reformasi sistem pemilu. Isu utama yang membakar amarah publik adalah kebijakan Special Intensive Revision (SIR), yaitu revisi daftar pemilih yang diklaim telah menghapus 130 juta nama dari draf daftar pemilih di seluruh India. Komisi Pemilihan India (ECI) beralasan langkah itu untuk membersihkan data warga yang telah meninggal atau pindah domisili. Namun, oposisi mencurigai adanya motif politik: mereka menuduh proses ini sebagai upaya sistematis untuk mencongkel suara sah dan menguntungkan Partai BJP yang berkuasa.
Kecurigaan publik semakin liar setelah investigasi media The Indian Express pada September lalu mengungkap bahwa CEC Gyanesh Kumar mengambil keputusan krusial terkait revisi daftar pemilih tanpa persetujuan dua komisioner lainnya. Laporan itu menyebutkan kedua komisioner tersebut telah mengajukan keberatan lebih dari selusin kali. Situasi ini memicu kemarahan kolektif, terutama dari kelompok muda yang tergabung dalam Cockroach Janta Party (CJP), yang menyatakan dukungan penuh terhadap aksi tersebut.
Dalam pernyataannya sebelum aksi, Rahul Gandhi menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah pertahanan terhadap demokrasi. "Ada kemarahan besar, rasa sakit emosional karena jutaan orang kehilangan hak pilihnya," ujarnya. Ia menyerukan persatuan semua pihak untuk membela Konstitusi dan esensi pemilu sebagai ekspresi suara rakyat India. Aksi ini juga menjadi kelanjutan dari pawai besar bulan lalu yang dipimpin Gandhi dari Connaught Place menuju Mahkamah Agung, yang oleh petinggi partainya disebut baru sebatas "trailer".
Dampak dan Analisis: Mobilisasi massa sebesar ini menempatkan tekanan psikologis dan politik yang masif bagi pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi. Jika tuduhan manipulasi daftar pemilih terbukti, legitimasi pemilu India—yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia—bisa dipertaruhkan. Bagi masyarakat, isu ini bukan hanya soal angka, melainkan soal kepercayaan terhadap institusi negara. Polisi Delhi telah memberikan izin dengan sejumlah syarat, namun eskalasi ketegangan di lapangan tetap menjadi perhatian utama, mengingat potensi gesekan antara massa oposisi dan aparat keamanan.