Yerusalem Timur: Nasib pendidikan Palestina di Yerusalem Timur semakin terancam. Pemerintah Israel dikabarkan akan mencabut izin masuk bagi 180 guru Palestina begitu masa berlaku habis di akhir tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi para tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun mengabdi di kota tersebut.
Salah satu guru kimia asal El-Bireh, Jamal Shalabi (66), mengaku sudah merasakan sulitnya akses sejak lama. Setiap hari ia harus melewati pos pemeriksaan Israel untuk bisa mengajar. Kini, ancaman pencabutan izin membuat masa depannya sebagai pengajar di Yerusalem Timur semakin tidak pasti.
Tak hanya soal pencabutan izin, para guru juga menghadapi pembatasan ketat lainnya. Izin hanya berlaku pada jam tertentu dan penggunaannya terbatas hanya untuk ke sekolah. Para guru dilarang mengunjungi Masjid Al-Aqsa atau mendampingi siswa dalam kunjungan sekolah. Bahkan, pada liburan Yahudi Sukkot lalu, mereka dilarang memasuki Yerusalem selama sepekan penuh.
Di sisi lain, Israel tengah gencar mendorong adopsi kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina. Program ini dikaitkan dengan pendanaan sekolah baru, serta pelatihan guru dalam sistem pendidikan Israel. Organisasi hak asasi manusia Israel, Ir Amim, menilai kebijakan ini sebagai upaya terselubung untuk melemahkan otonomi pendidikan Palestina dan identitas budaya mereka. Mereka juga memperingatkan adanya undang-undang yang melarang mempekerjakan guru lulusan universitas Palestina.
Dampaknya bagi masyarakat Palestina sangat luas. Pembatasan ini tidak hanya mengancam mata pencaharian para guru, tetapi juga kualitas pendidikan generasi muda. Jika izin dicabut dan kurikulum dipaksakan, masa depan identitas pendidikan Palestina di Yerusalem Timur berada di ujung tanduk.