Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas jelang aksi unjuk rasa nasional pada Sabtu (19/10) mendatang. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa demonstrasi yang dinilai 'tidak sah' akan dilarang, sementara serikat pekerja resmi hanya diizinkan unjuk rasa di rute alternatif yang telah ditentukan. Kebijakan ini menyusul kerusuhan besar pekan lalu yang mengakibatkan kantor pariwisata di Lyon dibakar dan sejumlah bangunan bersejarah rusak.
Untuk mengantisipasi hal serupa, sejumlah kota seperti Lyon, Toulon, Rouen, dan Grenoble memberlakukan larangan total segala bentuk demonstrasi di wilayah mereka. Menteri Dalam Negeri Jean-Didier Berger menegaskan akan menambah 20% personel kepolisian dibandingkan pekan lalu. Hingga Kamis, Menteri Kehakiman Gérald Darmanin melaporkan sebanyak 2.700 orang telah ditangkap dan 217 di antaranya telah divonis penjara melalui proses peradilan cepat. Menariknya, separuh dari mereka yang ditahan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
Analisis singkat: Langkah pembatasan ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai kebijakan tersebut mereduksi kebebasan berekspresi. Namun, pemerintah berdalih langkah ini krusial untuk melindungi sektor bisnis dan memulihkan ketertiban umum. Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintahan Macron dalam menyeimbangkan keamanan nasional dengan aspirasi rakyat terkait biaya hidup yang melonjak.