Washington, DC - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial. Kali ini, mereka mengusulkan aturan baru yang berpotensi mencabut status penerima manfaat Program Bantuan Pangan Terbesar di AS, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), bagi sekitar 6,3 juta orang.
Departemen Pertanian AS (USDA) pada hari Selasa merilis proposal yang bertujuan mengakhiri 'kelayakan otomatis' dalam SNAP. Saat ini, rumah tangga yang memenuhi syarat untuk program bantuan tunai lain bernama Temporary Assistance for Needy Families (TANF) otomatis mendapatkan akses ke SNAP. Aturan baru ini akan memutus kaitan tersebut.
Langkah ini menuai kritik tajam. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Angie Craig, menilai aturan ini akan mempersulit masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ia menyayangkan pemerintahan Trump yang dianggap merusak integritas program yang sudah efektif. Sementara itu, Senator Cory Booker menyebut proposal ini sebagai tindakan yang 'tercela' di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi warga akibat harga bahan pokok yang tinggi.
Analisis Dampak: Pemangkasan ini bukan hanya soal hilangnya bantuan makan malam. Data USDA menunjukkan bahwa sekitar 1,8 juta anak akan kehilangan akses ke program makan siang sekolah gratis karena status SNAP orang tua mereka dicabut. Bagi masyarakat luas, ini adalah pukulan ganda: di saat inflasi pangan melonjak, jaring pengaman sosial justru diperketat. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit antara efisiensi anggaran negara versus tanggung jawab moral terhadap kelompok rentan.